JAYAPURA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua terus mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang 2026, BI Papua telah memfasilitasi business matching dengan komitmen pembiayaan mencapai Rp4,1 miliar.
Pelaksana Harian (PLH) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, melalui siaran pers yang diterima Senin (19/10/2026), menyampaikan bahwa fasilitasi pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya mempertemukan UMKM potensial dengan lembaga keuangan untuk mendorong peningkatan skala usaha dan daya saing UMKM Papua.
Komitmen pembiayaan sebesar Rp4,1 miliar itu berasal dari dua kegiatan, yakni Festival Kopi Papua 2026 sebesar Rp2,4 miliar dan Festival Cenderawasih 2026 sebesar Rp1,7 miliar.
Selain melalui kegiatan business matching, BI Papua juga mengoptimalkan pemanfaatan Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) sebagai penghubung antara pelaku usaha dan perbankan.
Dari 108 UMKM Papua yang terdaftar sebagai UMKM potensial dibiayai pada 2026, sebanyak 25 UMKM telah berhasil memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Capaian tersebut menunjukkan adanya peluang yang semakin terbuka bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan permodalan melalui lembaga keuangan formal.
Perkuat Kesiapan UMKM Mengakses Pembiayaan
BI Papua juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi.
Sepanjang 2026, BI Papua telah menggelar pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiAPIK) sebanyak tiga kali.
Pelatihan tersebut bertujuan membantu pelaku UMKM menyusun laporan keuangan secara lebih tertata dan transparan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, UMKM diharapkan semakin siap memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan atau menjadi lebih bankable.
Di sisi lain, perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus didorong untuk mendukung digitalisasi transaksi dan meningkatkan kualitas pencatatan keuangan usaha.
Kombinasi penguatan kapasitas keuangan dan digitalisasi ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan tata kelola bisnis sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.
Pembiayaan Syariah Perlu Diperkuat
Upaya memperluas akses pembiayaan UMKM tersebut sejalan dengan pembahasan dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada hari kedua Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta, 15 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menekankan tiga strategi pengembangan ekonomi syariah di daerah, yaitu penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pengembangan rantai nilai halal dari hulu hingga hilir, serta perluasan akses pembiayaan syariah.
Bank Indonesia juga mendorong pendekatan 3SP, yakni Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi, untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Sinergi pembiayaan komersial dan sosial, termasuk melalui zakat dan wakaf, dinilai berpotensi memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, termasuk UMKM yang belum memenuhi persyaratan perbankan.
Ke depan, BI Papua akan terus memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, serta meningkatkan jumlah UMKM potensial yang siap dibiayai.
Melalui langkah tersebut, UMKM Papua diharapkan semakin berkembang, mampu naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.*
