JAYAPURA — Percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Tanah Papua menunjukkan perkembangan positif. Hingga Semester I 2026, jumlah pemerintah daerah berstatus Digital di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua meningkat dari sembilan menjadi 19 daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan capaian tersebut dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) empat provinsi di Tanah Papua yang berlangsung di Jayapura, 16 November 2026.
Berdasarkan hasil survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2026, sebanyak 19 dari 33 pemerintah daerah atau sekitar 58 persen telah berstatus Digital.
Sementara itu, Provinsi Papua mencatatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 97,3 persen.
Menurut Warsono, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua agenda strategis yang perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Selain peningkatan status digitalisasi, TP2DD di wilayah Papua juga mencatatkan prestasi dalam Championship TP2DD 2026 dengan meraih empat penghargaan.
Penghargaan tersebut meliputi Peringkat Kedua TP2DD Provinsi yang diraih Provinsi Papua, Peringkat Kedua TP2DD Kota oleh Kota Jayapura, serta dua penghargaan KATALIS P2DD.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Warsono melalui siaran pers Bank Indonesia juga menyoroti masih adanya tantangan dalam pemerataan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Pangsa kanal digital pada penerimaan pajak daerah baru mencapai 46,53 persen. Sementara pembayaran retribusi daerah masih didominasi kanal konvensional melalui teller dengan pangsa mencapai 85,22 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan penggunaan kanal pembayaran digital agar transaksi penerimaan daerah semakin mudah, efisien, dan transparan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital daerah.
Kesepakatan tersebut mencakup perluasan kanal pembayaran digital pada pajak dan retribusi daerah, optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, serta integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan e-katalog.
Selain itu, perluasan infrastruktur pembayaran digital juga menjadi perhatian dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis Tanah Papua.
Warsono menegaskan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah daerah menuju Tanah Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera.*








































