MAKASSAR – Konflik yang kerap membayangi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Dibutuhkan model tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar demokrasi berjalan damai dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Kogoya, saat menjadi pemakalah di International Conference di Hotel Gammara Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kamis (23/7/2026). Dalam forum internasional itu, Bekies mempresentasikan makalah berjudul “Polycentric Governance and Election Conflict Mitigation in Puncak Jaya, Papua, Indonesia”.
Bekies menegaskan bahwa kompleksitas persoalan politik di Puncak Jaya membutuhkan pendekatan polycentric governance atau tata kelola polisentrik, yakni sistem yang menempatkan banyak aktor sebagai bagian dari solusi, bukan hanya pemerintah dan aparat keamanan.
Menurutnya, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, DPR, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat harus memiliki ruang yang sama untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menyelesaikan berbagai potensi sengketa melalui dialog dan mekanisme yang menghormati nilai-nilai adat Papua.
“Mitigasi konflik pemilu tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar proses demokrasi berlangsung aman, adil, dan menghasilkan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat,” ujar Bekies.
Ia menilai pendekatan yang hanya berorientasi pada penanganan konflik setelah terjadi sudah tidak lagi memadai. Sebaliknya, upaya pencegahan harus dimulai sejak tahapan awal pemilu melalui kolaborasi lintas lembaga, penguatan komunikasi publik, serta pemberdayaan institusi adat yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas sosial di Papua.
Gagasan tersebut mendapat ruang dalam konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas isu tata kelola pemerintahan, demokrasi, transformasi politik, serta pembangunan berkelanjutan.
Konferensi ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga internasional, serta diikuti delegasi dari 12 negara, yaitu Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan.
Keikutsertaan Bekies sebagai pemakalah sekaligus mempertegas kiprahnya di dunia akademik. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, ia juga tengah menempuh Program Doktor (S3) di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Melalui forum tersebut, Bekies berharap pendekatan tata kelola polisentrik dapat menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan mitigasi konflik pemilu di Papua. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas hanya dapat diwujudkan ketika seluruh elemen masyarakat terlibat aktif menjaga stabilitas politik, memperkuat kepercayaan publik, dan mengedepankan penyelesaian konflik secara dialogis.
Hasil-hasil diskusi dalam konferensi itu juga diharapkan dapat melahirkan rekomendasi ilmiah yang aplikatif bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam membangun sistem mitigasi konflik pemilu yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Papua.**
