Jelang Nataru, BI Dorong Empat Provinsi di Papua Perkuat Pengendalian Inflasi

0

JAYAPURA — Mengantisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, mendorong penguatan sinergi pemerintah daerah di empat provinsi di Tanah Papua untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan.

Penguatan koordinasi tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tahun 2026 yang berlangsung di Jayapura, 16 November 2026.

Untuk pertama kalinya, HLM TPID dan TP2DD mempertemukan empat pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam satu forum koordinasi.

Warsono menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua agenda strategis yang harus berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan harga pada Oktober 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengalami inflasi secara bulanan (month to month/mtm).

Inflasi tertinggi tercatat di Papua Selatan sebesar 1,12 persen, disusul Papua Tengah 0,98 persen, Papua Pegunungan 0,77 persen, dan Papua sebesar 0,67 persen.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya harga komoditas pangan bergejolak, seperti cabai rawit dan sayuran.

Selain itu, Warsono mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai menjelang Natal dan Tahun Baru, antara lain peningkatan permintaan masyarakat, dampak El Nino, serta tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur.

Untuk merespons risiko tersebut, Bank Indonesia bersama TPID memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Strategi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pengembangan kapasitas produksi petani, serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menegaskan semangat “Satu untuk Papua”. Menurutnya, meskipun kini berada dalam wilayah administrasi provinsi yang berbeda, seluruh daerah di Tanah Papua tetap merupakan satu keluarga besar.

Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui kerja sama antar daerah, khususnya dengan mendorong daerah surplus pangan memasok daerah yang mengalami kekurangan sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar Papua dapat dikurangi.

Sinergi pengendalian inflasi tersebut telah membuahkan sejumlah capaian pada 2026. Provinsi Papua dan Kota Jayapura meraih penghargaan TPID berkinerja terbaik.

Sementara penghargaan upaya pengendalian inflasi terbaik diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Biak Numfor.

Dalam HLM tersebut, pemerintah daerah dan Bank Indonesia juga menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya pelaksanaan GPM dan inspeksi mendadak pasar menjelang Nataru, penerbitan produk hukum kepala daerah untuk mitigasi risiko inflasi, pemutakhiran neraca pangan daerah secara berkala, serta penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Warsono menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar inflasi di Tanah Papua tetap terkendali dalam sasaran nasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. *

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini