WAMENA — Sebanyak 517 kepala kampung di Kabupaten Yahukimo menyatakan siap mengawal proses penyelesaian polemik kepemimpinan kampung dan kepastian penyaluran Dana Desa. Dukungan tersebut menyusul langkah Gubernur Papua Pegunungan, Dr. H.C. John Tabo, S.E., M.B.A., yang kembali menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendorong pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Apresiasi tersebut disampaikan Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo setelah Gubernur melayangkan surat bernomor 100.3.4.1/3189/GUB tertanggal 12 November 2026 kepada Mendagri c.q. Inspektur Jenderal Kemendagri.
Dalam rilis yang diterima redaksi Sabtu (14/11) Surat tersebut meminta Kemendagri memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut Putusan MA Nomor 174 PK/TUN/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 24 November 2023.
Putusan tersebut menyatakan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung Periode 2021–2027 untuk 140 kampung batal. Namun, hingga kini SK tersebut belum dicabut dan SK Nomor 147 Tahun 2021 belum dipulihkan.
Kondisi ini dinilai berdampak pada ketidakpastian administrasi pemerintahan kampung, termasuk penyaluran Dana Desa.
Dalam surat terbarunya, Gubernur Papua Pegunungan juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah provinsi sejak Juni 2024 hingga Juli 2026. Langkah tersebut meliputi pemberian instruksi dan teguran, monitoring oleh Inspektorat, hingga pengusulan penundaan penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, menurut isi surat tersebut, pemerintah provinsi belum menerima tanggapan tertulis dari Kemendagri maupun memperoleh kepastian pelaksanaan putusan oleh Bupati Yahukimo.
Karena itu, Gubernur meminta Kemendagri segera mengambil langkah konkret melalui tiga agenda utama.
Pertama, memfasilitasi Zoom Meeting yang dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri pada 16–20 November 2026.
Kedua, menghadirkan seluruh pihak terkait, yakni Bupati Yahukimo beserta jajaran, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kementerian Keuangan melalui KPPN Wamena, serta Ketua Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo.
Ketiga, memastikan adanya kejelasan status pelaksanaan putusan MA, tenggat waktu pencabutan SK Nomor 298 Tahun 2021 dan pemulihan SK Nomor 147 Tahun 2021, penyelesaian persoalan Dana Desa, serta penandatanganan berita acara kesepakatan.
Menanggapi langkah tersebut, Ketua Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo, Anek Kambue, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Papua Pegunungan yang telah mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur pemerintahan dan hukum.
Menurutnya, perjuangan para kepala kampung bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan meminta kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Kami, Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Papua Pegunungan. Kami tidak meminta lebih. Kami hanya meminta Putusan Mahkamah Agung yang sudah kami menangkan dan berkekuatan hukum tetap agar dilaksanakan,” tegas Anek.
Ia menambahkan, sebanyak 517 kepala kampung siap mengawal proses penyelesaian tersebut hingga tuntas, termasuk mengikuti perkembangan rencana pertemuan melalui Zoom Meeting yang difasilitasi Kemendagri.
Asosiasi Desa juga mengimbau seluruh kepala kampung, tokoh adat, tokoh gereja, serta masyarakat Yahukimo agar tetap menjaga ketenangan dan keamanan daerah.
“Kami berharap seluruh proses ini berjalan damai, bermartabat, dan tetap berada dalam koridor hukum,” katanya.*
