JAYAPURA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Pemilihan Papua, Lalita, S.H., M.H., memastikan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Papua tetap aman. Kepastian tersebut diperoleh saat melakukan kunjungan kerja dalam agenda reses ke Kantor Wilayah Bulog Papua di Kota Jayapura, Selasa (21/7).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI terhadap sektor ketahanan pangan. Dalam kesempatan itu, Lalita juga menuntaskan penyaluran bantuan beras sebanyak 3,1 ton kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah wilayah di Papua.
Saat meninjau gudang penyimpanan Bulog Papua, Lalita melihat langsung kondisi stok beras pemerintah sekaligus memastikan distribusi pangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, hasil pemantauan menunjukkan persediaan beras pemerintah masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.
Dalam agenda tersebut, Lalita menerima sisa alokasi bantuan beras reguler dari Bulog Pusat sebanyak 1,5 ton atau sekitar 300 karung. Bantuan itu akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Jayapura dan wilayah sekitarnya.
Sebelumnya, sebanyak 1,6 ton beras telah lebih dahulu disalurkan kepada warga di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Dengan demikian, seluruh alokasi bantuan selama masa reses yang berjumlah 3,1 ton telah tersalurkan.
“Hari ini kami bersama Bulog Papua mengambil sisa kuota bantuan beras sebanyak 1,5 ton. Bantuan ini selanjutnya akan kami distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura dan sekitarnya,” ujar Lalita.
Menurutnya, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan program-program pemerintah, khususnya di sektor pangan, berjalan dengan baik. Sebagai anggota Komite II DPD RI, ia menaruh perhatian terhadap ketersediaan stok pangan, distribusi, hingga perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah.
Lalita menegaskan proses penyaluran bantuan dilakukan secara selektif agar tepat sasaran. Data penerima, kata dia, diverifikasi sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Kami memastikan bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, pendataan penerima kami kawal dengan serius agar penyalurannya tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras di pasaran disebabkan oleh menipisnya stok Bulog. Menurutnya, cadangan beras pemerintah masih dalam kondisi aman, sementara fluktuasi harga diduga lebih dipengaruhi oleh praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Papua, Ahmad Mustari, menjelaskan bahwa bantuan beras tersebut merupakan alokasi resmi dari Bulog Pusat kepada anggota DPD RI dalam rangka kegiatan reses.
“Total bantuan yang dialokasikan mencapai 3,1 ton. Sebanyak 1,6 ton telah disalurkan di Biak Numfor dan Supiori, sedangkan sisa 1,5 ton hari ini kami serahkan kepada tim Senator Lalita untuk dibagikan kepada masyarakat di Jayapura dan sekitarnya,” jelasnya.
Ahmad menambahkan, Bulog bertugas menyediakan komoditas sesuai penugasan dari kantor pusat, sedangkan proses distribusi kepada masyarakat menjadi tanggung jawab tim anggota DPD RI.
Selain fokus pada penguatan ketahanan pangan, Lalita menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat Papua, mulai dari bantuan bibit pertanian, peningkatan akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar sehingga masyarakat tidak seharusnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Di bidang pendidikan, Lalita mengaku saat ini secara pribadi membantu pembiayaan sekolah bagi sepuluh anak dari keluarga kurang mampu.
“Saya berharap ke depan pemerintah dapat menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan yang benar-benar gratis sehingga seluruh masyarakat Papua memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup lebih sejahtera,” pungkasnya.**
