Jayapura — Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi global dan nasional. Realisasi belanja negara yang mencapai puluhan triliun rupiah dinilai mampu menjaga momentum pembangunan serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Stakeholders Day bertema “Executive Stakeholders Forum 2026: Penguatan Sinergi Pelaksanaan APBN yang Berkualitas untuk Papua Maju, Inklusif, dan Sejahtera” yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Jayapura.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, , menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Provinsi Papua pada tahun 2025 mencapai Rp61,21 triliun atau 95,01 persen dari total pagu Rp64,43 triliun.
“Capaian ini menunjukkan bahwa APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan di wilayah Papua,” ujarnya.
Dari total realisasi tersebut, belanja Kementerian/Lembaga tercatat sebesar Rp17,68 triliun atau 93,69 persen, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen.
Tak hanya dari sisi penyerapan anggaran, kualitas pelaksanaan APBN di Papua juga menunjukkan hasil positif. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil DJPb Provinsi Papua tahun 2025 mencapai 95,78 dengan kategori “Sangat Baik”.
Dari 685 satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Papua, sebanyak 44,09 persen memperoleh kategori “Sangat Baik”, 33,33 persen “Baik”, 20,12 persen “Cukup”, dan hanya 2,46 persen yang masih berada pada kategori “Kurang”.
IKPA sendiri menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pengelolaan anggaran, mulai dari kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, realisasi penyaluran TKD hingga triwulan IV tahun 2025 di wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen dari total alokasi. Meski demikian, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 10,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, digitalisasi transaksi pemerintah di Papua terus mengalami peningkatan. Penggunaan Cash Management System (CMS) pada tahun 2025 mencapai 65,53 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 40,54 persen.
Sedangkan nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tercatat sebesar Rp12,7 miliar. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp30,7 miliar akibat adanya efisiensi anggaran, khususnya pada belanja barang dan modal.
Dalam aspek akuntabilitas, Kanwil DJPb Papua juga memastikan proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tetap berjalan baik di tengah tantangan geografis dan transisi wilayah di Papua.
Selain itu, koordinasi dan pendampingan terus diperkuat kepada empat pemerintah provinsi serta 29 kabupaten/kota di wilayah Papua guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, , menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan APBN di Papua.
Kanwil DJPb Papua pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan mitra strategis lainnya atas kolaborasi yang terbangun sepanjang tahun 2025.
Ke depan, penguatan sinergi antar-stakeholder diharapkan terus terjaga agar pelaksanaan APBN tahun 2026 semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mendorong terwujudnya Papua yang maju, inklusif, dan sejahtera. *
