Bukan Kirim Data Honorer, Tapi Menyusun Rencana Kebutuhan Pegawai

JAYAPURA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Dr Frans Pekey,M.Si mengatakan dalam pertemuan antara kepala daerah se-Provinsi Papua, Wakil Gubernur Papua dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Jakarta beberapa waktu lalu, tidak membahas teknis pengangkatan ASN.
Dimana, dalam pertemuan tersebut lanjut Sekda Pekey, Menpan RB hanya menyetujui pemberian formasi khusus untuk Papua.
“Apakah honorer atau umum, dengan catatan Pemprov (Papua) dan kabupaten/kota harus menyusun rencana kebutuhan pegawai,” kata Sekda Pekey saat ditemui awak media, Selasa (8/9).
Lanjutnya, dari penyusunan rencana kebutuhan pegawai lahir formasi kebutuhan pegawai. Dan itu harus disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menpan RB.
“Jadi saya klarifikasi dikasih tenggang waktu sampai November bukan untuk kirim data honorer tapi rencana kebutuhan. Supaya rencana kebutuhan itu dihitung pemerintah pusat. Disitulah baru diberikan jumlah formasi untuk Papua dirinci kabupaten/kota,” jelasnya.
Setelah itu sambung Sekda Pekey, Kemenpan-RB akan mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dibahas dengan DPR RI terkait anggarannya.
“Dan formasi itu diberikan untuk 2021 bukan 2020. 2020 Kita hanya menyampaikan rencana kebutuhan dan jumlah formasi sedangkan penerimaannya dibuka 2021,” tuturnya.
Sekda Pekey pun menegaskan, dirinya yang ikut langsung dalam pertemuan itu, tidak pernah dibicarakan tentang teknis pengangkatan PNS. Apakah melalui tes atau tidak.
“Itu tidak dibicarakan. (Sehingga) informasi jangan berkembang dipublik menimbulkan masalah,” tandasnya.(nik)