JAYAPURA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) menghadirkan edukasi perpajakan yang inklusif bagi Komunitas Tuli di Jayapura melalui kegiatan Pajak Berisyarat 2026. Program ini menjadi upaya membuka akses informasi perpajakan bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil DJP Papabrama, Rabu (28/10), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mengusung tema “Setara Berkarya, Berbakti Membangun Negeri.”
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peserta juga diperkenalkan dengan layanan digital Coretax DJP melalui praktik langsung yang didukung media visual dan dua juru bahasa isyarat, Miftahul Jannah Harwan dan Ricky Korneles Koibur.
Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Ani Natalia, mengatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik, termasuk akses terhadap informasi dan layanan perpajakan.
“Perbedaan cara berkomunikasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan informasi, memahami hak dan kewajiban perpajakan, maupun mengembangkan usaha. Melalui Pajak Berisyarat, kami ingin memastikan bahwa layanan perpajakan semakin mudah diakses oleh semua orang,” ujar Ani.
Menurutnya, pelayanan publik yang inklusif perlu diwujudkan melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyandang disabilitas, khususnya Teman Tuli, dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan sekaligus mengembangkan usaha mereka.
Selain penyampaian materi, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara DJP dan Komunitas Tuli Jayapura. Melalui interaksi tersebut, peserta dapat berbagi pengalaman, menyampaikan kebutuhan, serta memberikan masukan terkait aksesibilitas pelayanan perpajakan.
Ketua Komunitas Tuli Jayapura, Stephani Chrisma Lydia Woen, mengapresiasi penyelenggaraan Pajak Berisyarat 2026 karena memberikan kesempatan kepada Teman Tuli untuk memperoleh pengetahuan perpajakan dan pengembangan usaha.
“Saya senang akhirnya dapat mengikuti kegiatan Pajak Berisyarat untuk pertama kalinya. Teman Tuli bisa belajar mengenai usaha UMKM dan merasa lebih dilibatkan dalam pelayanan publik yang inklusif,” kata Stephani.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar informasi perpajakan semakin mudah dipahami oleh komunitas Tuli. Stephani juga mendorong petugas pajak untuk mempelajari bahasa isyarat sehingga komunikasi dengan Teman Tuli dapat dilakukan secara langsung tanpa selalu bergantung pada penerjemah.
Dorong Kemandirian Ekonomi Teman Tuli
Pajak Berisyarat merupakan bagian dari program Business Development Services (BDS) DJP yang bertujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan sekaligus mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
Melalui program tersebut, DJP tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ani menegaskan bahwa kesempatan untuk berkarya dan membangun usaha harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Teman-teman Komunitas Tuli memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, dan berkontribusi bagi perekonomian. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan perpajakan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat untuk terus berkembang,” ujarnya.
Ia berharap edukasi perpajakan yang disampaikan melalui pendekatan komunikasi inklusif dapat membantu Teman Tuli semakin memahami layanan perpajakan serta memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mendukung kegiatan usaha mereka.
Momentum Sumpah Pemuda untuk Memperkuat Inklusi
Penyelenggaraan Pajak Berisyarat pada momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat pentingnya persatuan, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJP Papabrama menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang inklusif, profesional, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyediaan informasi, tetapi juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang mampu memahami kebutuhan masyarakat yang beragam.
Dengan akses informasi yang lebih baik, Komunitas Tuli di Jayapura diharapkan semakin percaya diri dalam memahami kewajiban perpajakan, mengembangkan usaha, dan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi.
Sebab, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari tersedianya layanan, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan merasakan manfaatnya.**
