Manokwari – Kepala Suku Besar Doreri, Gaad Hendrik Rumfabe, menanggapi belum terealisasinya Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I dan II di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ia menegaskan bahwa proses penyaluran ADK tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga ditentukan oleh kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari para kepala kampung.
Gaad menjelaskan, sebelum dana tahap berikutnya disalurkan, setiap kampung wajib menyerahkan laporan penggunaan dana sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari.
“Pertanggungjawaban harus lengkap dan diserahkan tepat waktu. Jika laporan belum masuk, maka pencairan dana pasti terhambat,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Meski demikian, Gaad menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Manokwari yang dinilainya telah bekerja cukup baik dalam mengelola berbagai program daerah. Namun, ia tetap mengingatkan agar pemerintah terus memantau perkembangan penyaluran ADK supaya tidak menimbulkan gejolak di kalangan kepala kampung.
Ia juga mengimbau para kepala kampung agar tetap bersabar dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Gaad berharap, setelah ADK terealisasi, para kepala kampung dapat fokus pada pembangunan kampung masing-masing secara optimal.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi penggunaan dana kampung. Menurutnya, anggaran yang diberikan kepada kampung sangat besar sehingga pengawasan dari Inspektorat perlu diperketat, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya ditemukan sejumlah oknum kepala kampung yang diduga menyalahgunakan dana kampung.
Dalam menjaga stabilitas daerah, Gaad menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan aparat keamanan serta memberikan imbauan kepada masyarakat.
“Kami siap bekerja sama dengan aparat dan mengajak masyarakat tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi oleh isu atau ajakan yang dapat merusak keamanan di Manokwari,” tegasnya.**
