WAMENA-Partai Politik (Parpol) Pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 lalu memastikan pemerintahan tetap berjalan baik dan solid.
Keenam Parpol pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, Gelora, PKB dan Partai Buruh menggelar konferensi pers terkait beredarnya pernyataan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang disampaikan dalam arahan umum kepada aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja sesuai aturan, mengawal tata kelola pemerintahan dan administrasi yang baik dan juga menekankan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kewenangan gubernur maupun wakil gubernur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Pegunungan Mari Mirin mengatakan beredarnya pernyataan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di media massa itu merupakan konsumsi internal di dalam pemerintahan.
“Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 2 tahun 2022 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang fungsi dan tugas gubernur dan wakil gubernur serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemerintahan Daerah Otsus sudah sangat jelas, sehingga kami harap semua proses pemerintahan ini dapat berjalan baik,” kata Mari Mirin dalam konferensi pers di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Minggu (2/11) 2025.
Menurut Mirin, pihaknya mendukung penuh tugas, fungsi dan kewenangan gubernur dan wakil gubernur sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Papua Pegunungan.
“Urusan internal yang disampaikan kami pikir itu sangat wajar, hal-hal luar itu hanyalah framing (teknik penyampaian informasi untuk mempengaruhi cara pandang seseorang), dan informasi itu sangat masif. Kami harap tingkatkan koordinasi dan fungsi kinerja gubernur dan wakil gubernur supaya visi misi dapat terlaksana dengan baik karena saat ini tugasnya adalah untuk melayani rakyat,” jelasnya.
Miri mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua Pegunungan untuk memberikan kesempatan kepada gubernur dan wakil gubernur untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.
Ketua Partai Buruh Exco Papua Pegunungan Dolpinus Weya mengajak seluruh komponen masyarakat di delapan kabupaten untuk dapat menjaga secara bersama-sama situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Pegunungan.
Ia menambahkan Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru atau DOB sehingga harus dijaga secara bersama-sama supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas sehingga seluruh aktivitas tidak berjalan terutama pemerintahan.
“Isu-isu yang saat ini beredar tentang gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan yang kurang baik supaya seluruh komponen masyarakat dapat menjaga kamtibmas tetap baik sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya.
Dia menegaskan kewenangan gubernur dan wakil gubernur telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 sehingga berdasarkan aturan tersebut maka pemerintahan harus berjalan di dalam rel yang ada.
“Kami harap peraturan harus dijalankan sehingga pemerintahan di Papua Pegunungan dapat berjalan baik dan kesejahteraan bagi masyarakat delapan kabupaten dapat tercipta,” ujarnya.
Dia menegaskan kembali untuk masyarakat Papua Pegunungan supaya jangan membangun isu-isu yang tidak benar, Papua Pegunungan merupakan pemerintahan baru berdiri sehingga membutuhkan penanganan serius oleh gubernur dan wakil gubernur sehingga kemakmuran rakyat itu tercapai.
“Kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhirnya masa jabatan serta menjaga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur supaya dapat bekerja dengan baik tanpa isu-isu miring yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dolpinus meminta supaya rencana aksi demonstrasi di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI jangan dilakukan dalam bentuk apapun untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah Papua Pegunungan.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Asis Lani mengatakan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan DOB Papua Pegunungan maka kehadiran Parpol pengusung untuk mengawal pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
Oleh karena itu, Asis meminta kepada semua pihak tertentu untuk berhenti mengelola informasi yang tidak benar sehingga timbul penafsiran bermacam-macam di tengah masyarakat Papua Pegunungan. “Jangan mencampuri urusan organisasi lain,” tegasnya singkat.
Asis meminta kepada seluruh ASN di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk dapat bekerja profesional dan berintegritas serta mampu mengawal dan menerjemahkan visi misi gubernur dan wakil gubernur.
“Biarlah urusan rumah tangga pemerintahan diurus oleh gubernur dan wakil gubernur, orang di luar pemerintahan supaya jangan mengganggu atau mengurusi pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Kami Parpol pengusung akan mengawal pemerintahan ini lima tahun ke depan,” ujarnya.
Dia mengajak seluruh masyarakat di delapan kabupaten yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah dan Yalimo harus bersatu mendukung pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
“Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol belum satu tahun, maka usia yang masih seumur jagung ini untuk didukung seluruh elemen masyarakat supaya kedua pimpinan tersebut dapat bekerja dengan baik dan maksimal,” harapnya.
Bahkan secara tegas, Asis akan mengambil langkah hukum ketika masih ada oknum-oknum yang menggiring opini sesat yang dapat mengganggu pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol.
Sementara itu Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan Dennis P Yikwa mengatakan arahan dari Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam akun resmi merupakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pimpinan ASN di daerah ini.
“Dalam substansi persoalan beliau (gubernur) mengarahkan untuk tertib administrasi pemerintahan tata kelola dengan melihat fiskal daerah, pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), serta kewenangan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi kepala daerah,” jelasnya.
“Kami minta semua pihak jangan mencampuri urusan interen pemerintahan, karena sesungguhnya semua ini ada dasar. Pak gubernur sebagai pimpinan ASN tidak mungkin membiarkan persoalan dalam pemerintahan,” sambungnya.
Dennis menyatakan sebagai Parpol yang juga merupakan represetatif rakyat Papua Pegunungan memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol.
“Pak wakil gubernur telah melakukan klarifikasi di media, tentu ini merupakan suatu perenungan dan hikmah dalam bersama-sama memimpin provinsi baru ini lima tahun ke depan sehingga masyarakat delapan kabupaten dapat hidup sejahtera,” tuturnya.
Poin pentingnya, kata Dennis, urusan pemerintahan tetap mengacu terhadap perundang-undangan yang berlaku sehingga tugas pokok dan fungsi masing-masing baik itu gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan baik.
“Parpol sebagai corong suara rakyat, dan komunikasi politik pemerintah secara demokratis menetralisir masalah ini dan akan kawal serta tegas lurus pemerintahan ini lima tahun ke depan,” katanya.
“Mari rakyat Lapago Papua Pegunungan berdiri bersama bapak gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat, kemenangan Parpol merupakan awal bukan akhir dari perjuangan. Banyak hal akan dihadapi ke depan, Parpol pengusung tetap bersatu, berdiri tegak lurus sampai kepemimpinan berakhir,” tutupnya.
