JAYAPURA – Pemerintah daerah harus merubah sistim pembagian atau penyaluran dana bantuan sosial untuk daerah di pegunungan, hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi tidak tepat sasarannya pembagian bantuan sosial untuk masyarakat, hal tersebut disampaikan tokoh pemuda kabupaten Puncak Jaya Wekis Gire Wonda, Senin (10/10) di Abepura Jayapura.
Dikatakannya yang terjadi saat ini, penyaluran dana bantuan sosial dari Dinas terkait dan Kantor pos diserahkan ke kepala distrik, ternyata ketika diumumkan oleh kepala distrik jumlahnya sudah berbeda.
“Contohnya di Distrik Nioga, dari Dinas terkait dan Kantor pos menyerahkan bantuan dana BLT atau dana sosial sebenarnya nilai nya sangat signifikan, tetapi sampai di masyarakat nilai nya sudah berubah, terus yang lain awal terima itu kemanakan hal seperti ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Menurutnya, seharusnya setelah menerima uang kepala distrik langsung pulang tetapi ini malah bermalam dulu di kota Mulia, baru besok paginya mengumpulkan masyarakat.
“Bercermin dari kejadian tersebut saya sarankan sistim pembagian dana bantuan harus dirubah, jangan melalui kepala distrik, tetapi melalui kepala kampung, kepala distrik hanya menyaksikan saja. Kalau tidak begitu pembagiannya melalui rekening bank, masing-masing yang berhak menerima bantuan wajib punya rekening bank, jadi tinggal ditransfer itu lebih efektiv dan tepat sasaran,” katanya.
Hal serupa diungkapkan Tokoh Pemuda Distrik Nioga Manias Kogoya,
Diakuinya besaran dana bansos yang diterima kepala distrik masyarakat sudah tahu nilanya.
“Kami tunggu kepala distrik, ternyata jumlahnya sudah berbeda. Uang yang dikirim negara ini untuk masyarakat bukan untuk kepala distrik, jadi karena masyarakat sudah tahu jumlahnya, masyarakat sakit hati,” katanya.**
Sistem Penyaluran Bansos di Pegunungan Harus Dirubah
