Merauke – Di tengah tingginya biaya distribusi pangan di Papua, pengembangan industri sagu di Kampung Tambat, Kabupaten Merauke, menjadi salah satu contoh bagaimana pangan lokal dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yakobus, pelaku usaha sagu di Kampung Tambat, mengatakan usaha yang dirintisnya sejak awal 2000-an kini berkembang menjadi industri pengolahan tepung sagu yang melibatkan kelompok mama-mama asli Papua. Produk yang semula hanya berupa sagu basah kini telah diolah menjadi tepung sagu kemasan dan dipasarkan hingga Bali, Yogyakarta, Semarang, dan Sumatera Barat.
Menurut Yakobus, sagu merupakan pangan local makanan pokok masyarakat Papua sebelum mengenal beras, oleh karena itu, pengembangan sagu tujuannya tidak hanya untuk menjaga budaya, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kalau masyarakat bisa mengonsumsi pangan lokal seperti sagu, kita tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar Papua,” katanya, saat ditemui di Kampung Tambat baru-baru ini.
Di Papua, harga pangan sangat dipengaruhi biaya logistik. Sebagian besar kebutuhan pokok, termasuk beras, jika kebutuhan beras tinggi pasokan dari petani lokal tidak mencukupi maka harus didatangkan dari luar daerah melalui jalur laut maupun udara. Ketika biaya angkut meningkat atau distribusi terganggu akibat cuaca, harga pangan ikut naik dan berpotensi mendorong inflasi.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan pangan lokal menjadi penyangga. Sagu yang diproduksi masyarakat dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat sekaligus menjaga ketersediaan pangan tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Yakobus mengembangkan sistem produksi berbasis kelompok. Masyarakat tetap mengolah pohon sagu milik masing-masing, tetapi proses pemarutan dilakukan bersama sama dengan menggunakan mesin, sehingga pekerjaan lebih cepat dan biaya produksi menjadi lebih ringan.
“Dulu semua dikerjakan manual. Sekarang menggunakan mesin jadi kami bisa mengolah tujuh sampai delapan pohon sagu dalam sehari. Produksi meningkat dan lebih banyak masyarakat yang bisa ikut bekerja,” ujarnya.
Saat ini satu batang sagu mampu menghasilkan sekitar 220 kilogram tepung sagu kering setelah melalui proses pencucian, pengeringan, hingga pengemasan. Selain memenuhi kebutuhan lokal, sebagian produksi rutin dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.
Yakobus menilai peluang industri sagu masih sangat besar. Kawasan pesisir Kalimaro yang meliputi Kampung Kamangi, Tambat, Senayu, Herom hingga Toray Rambau memiliki sekitar 220 hektare hutan sagu yang dikelola masyarakat adat.
Namun, keterbatasan modal dan peralatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, banyak kelompok masyarakat memiliki kemampuan mengolah sagu, tetapi belum memiliki mesin, rumah produksi, maupun modal usaha yang memadai.
Ia berharap pemerintah dapat memperluas bantuan peralatan dan pembiayaan agar kapasitas produksi meningkat. Dengan produksi yang lebih besar, sagu tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan di Papua.
“Kalau mesin ditambah, produksi semakin banyak, tenaga kerja bertambah, dan stok sagu juga lebih banyak. Kami ingin sagu dari Merauke bukan hanya memenuhi kebutuhan Papua Selatan, tetapi juga menjadi komoditas unggulan yang mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Yakobus.
Penguatan pangan lokal seperti sagu bisa menjadi salah satu strategi jangka panjang dalam mengendalikan inflasi di Papua. Ketika pasokan pangan tersedia dari dalam daerah, dampak kenaikan biaya logistik dan gangguan distribusi terhadap harga pangan dapat ditekan, sehingga daya beli masyarakat lebih terjaga.*
