JAYAPURA – Di kota-kota besar, rupiah berpindah tangan setiap detik. Digunakan untuk berbelanja, membayar transportasi, hingga bertransaksi secara digital. Namun di pedalaman Papua, setiap lembar rupiah menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan masyarakat.
Perjalanan itu bukan sekadar distribusi uang. Di balik setiap lembar rupiah yang tiba di distrik-distrik terpencil, tersimpan pesan bahwa negara hadir hingga ke pelosok negeri. Rupiah menjadi simbol kedaulatan Republik Indonesia yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Anggota Komisi A DPR Kabupaten Yahukimo, Lanius Yalak, mengatakan bahwa keberadaan mata uang rupiah hingga ke pelosok Yahukimo menjadi bukti nyata kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
“Sampai di pelosok manapun sepanjang masyarakat masih menggunakan mata uang rupiah, itu berarti NKRI hadir di sana,” ujarnya, saat dihubungi via ponselnya, Selasa (14/07).
Lanius mengatakan, untuk menjangkau distrk-distrik di Yahukimo, mayoritas harus menggunakan pesawat dan rupiah ada disana.
Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki peredaran uang tunai yang cukup baik. Kendati, masih sering ditemukan uang lusuh yang beredar, terutama pecahan Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, hingga Rp50.000.
Ia menjelaskan, uang lusuh tersebut biasanya uang kembalian saat belanja di warung maupun ketika bertransaksi di SPBU.
“Kami sering menerima uang kembalian pecahan Rp5.000 yang kondisinya sudah lusuh dan kurang layak edar,” katanya.
Selain itu, Lanius mengungkapkan kondisi unik yang terjadi di Yahukimo, yakni hampir tidak ditemukannya uang logam maupun uang kertas pecahan kecil seperti Rp1.000 dan Rp2.000 dalam transaksi sehari-hari.
“Di Yahukimo tidak ada uang koin. Jangankan uang logam, pecahan Rp1.000 dan Rp2.000 juga tidak ada,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya harga barang di daerah pegunungan. Akibatnya, nilai transaksi terkecil umumnya dimulai dari Rp5.000. Sebagai contoh, dua buah permen atau gula-gula dijual dengan harga Rp5.000.
“Karena harga barang di sini relatif mahal, nominal transaksi paling kecil biasanya Rp5.000. Itu sebabnya pecahan kecil tidak lagi digunakan dalam aktivitas jual beli sehari-hari,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Warsono baru-baru ini mengatakan komitmennya untuk terus berkontribusi menjaga perekonomian daerah dan memastikan kelancaran sistem pembayaran, terutama distribusi uang layak edar hingga ke wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) di Papua.
“Kami karena di daerah, harapannya bisa berkontribusi dalam menjaga perekonomian Papua. Yang terpenting, kami terus menjaga kelancaran sistem pembayaran, utamanya distribusi uang layak edar ke seluruh daerah di Papua,” ujarnya.
Sekedar diketahui, perjalanan rupiah dimulai dari kantor Bank Indonesia. Uang yang sudah dicetak dan dinyatakan layak edar dikemas dalam peti-peti khusus sebelum diberangkatkan menuju berbagai daerah di Papua ada yang menggunakan kapal laut, pesawat juga jalan darat .
Namun tantangan sesungguhnya dimulai ketika tujuan distribusi berada di pedalaman. Banyak distrik di wilayah pegunungan hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis. Di beberapa daerah, perjalanan masih harus dilanjutkan dengan perahu menyusuri sungai, kendaraan roda dua, bahkan berjalan kaki.
Cuaca juga menjadi tantangan yang tidak bisa diprediksi. Kabut tebal, hujan deras, dan angin kencang kerap menghambat penerbangan. Karena itu, perjalanan rupiah menuju pedalaman tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu hari. Ada kalanya harus menunggu hingga cuaca memungkinkan demi menjamin keselamatan petugas dan keamanan pengiriman.
Di Papua pegunungan yang masih didominasi transaksi tunai, keberadaan rupiah sangat penting untuk menjaga aktivitas ekonomi. Hasil kebun, hasil hutan, ikan, dan berbagai komoditas lokal diperdagangkan menggunakan rupiah. Tanpa ketersediaan uang tunai yang memadai, roda perekonomian masyarakat dapat terganggu.
Distribusi rupiah bukan sekadar mengirim uang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional sekaligus memastikan seluruh warga negara memperoleh akses yang sama terhadap layanan keuangan.
Bagi Bank Indonesia, menjaga ketersediaan rupiah hingga ke wilayah 3T merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk nyata menjaga kedaulatan negara. Tidak boleh ada satu pun wilayah Indonesia yang terputus dari peredaran rupiah hanya karena tantangan geografis.
Di Papua, makna itu terasa sangat nyata. Setiap lembar rupiah yang tiba di pedalaman telah melewati laut, pegunungan, sungai, dan cuaca yang tidak selalu bersahabat. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik, tetapi juga melalui kepastian bahwa masyarakat dapat menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
Pada akhirnya, perjalanan rupiah ke pedalaman Papua bukan hanya kisah tentang uang yang berpindah tempat. Ia adalah kisah tentang negara yang hadir, ekonomi yang terus bergerak, dan kedaulatan Republik Indonesia yang dijaga hingga ke pelosok paling timur Indonesia.**
