JAYAPURA – Bank Indonesia (BI) menyatakan perkembangan inflasi di wilayah Papua dan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) selama Mei 2026 masih berada dalam kondisi terkendali dan sejalan dengan sasaran inflasi nasional.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari empat provinsi yang menjadi wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Papua, dua provinsi mengalami inflasi bulanan (month to month/mtm), sementara dua provinsi lainnya mencatat deflasi.
“Secara umum, perkembangan harga di Papua dan tiga DOB masih terjaga. Inflasi yang terjadi masih dalam batas yang terkendali dan didukung oleh ketersediaan pasokan pangan yang memadai,” ujar David dalam siaran pers yang disampaikan di Jayapura, Senin (8/6/2026).
Papua Tengah menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Mei 2026 sebesar 0,52 persen (mtm). Kenaikan harga terutama dipicu oleh komoditas angkutan udara yang memberikan andil 0,10 persen, beras 0,09 persen, serta tahu mentah 0,08 persen.
Sementara itu, Papua Pegunungan mencatat inflasi sebesar 0,48 persen. Peningkatan harga di wilayah tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas tomat dengan andil 0,41 persen, daging ayam ras 0,11 persen, dan angkutan udara 0,10 persen.
Di sisi lain, Provinsi Papua mengalami deflasi terdalam sebesar 0,68 persen. Penurunan harga terutama disumbang oleh komoditas ikan tuna yang memberikan andil negatif 0,67 persen, ikan cakalang minus 0,17 persen, serta cabai rawit minus 0,14 persen.
Adapun Papua Selatan mencatat deflasi sebesar 0,50 persen. Penurunan harga di wilayah ini dipengaruhi oleh turunnya harga cabai rawit dengan andil negatif 0,32 persen, kangkung minus 0,23 persen, dan sawi hijau minus 0,13 persen.
David menjelaskan bahwa kondisi inflasi yang tetap terkendali tidak terlepas dari membaiknya pasokan sejumlah komoditas pangan lokal. Produksi cabai rawit dan berbagai jenis sayuran meningkat seiring kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
Namun demikian, kelompok transportasi masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di wilayah Papua. Menurutnya, kenaikan tarif angkutan udara terjadi sebagai dampak penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi, terutama avtur, yang berpengaruh langsung terhadap biaya operasional penerbangan.
“Kelompok transportasi memberikan andil inflasi tertinggi seiring penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi, khususnya avtur yang berdampak pada kenaikan tarif angkutan udara,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, BI bersama pemerintah daerah dan Bulog secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi ketersediaan pasokan, dukungan sarana dan prasarana produksi diberikan kepada kelompok tani di Papua Tengah dan Papua Selatan.
Sementara untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, bantuan sarana dan prasarana distribusi disalurkan kepada kelompok tani di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Sedangkan dalam aspek komunikasi efektif, BI terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial serta penyelenggaraan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan tersebut turut melibatkan daerah peraih TPID Awards 2025, yakni Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bentuk berbagi praktik terbaik pengendalian inflasi.
Bank Indonesia optimistis sinergi yang terus diperkuat bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan mampu menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Papua dan tiga DOB.*
