Jayapura — Anggota DPR Papua, Musa Sombuk menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan komponen strategis masyarakat dalam mengawasi implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta menjaga hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikannya saat diskusi publik bersama mahasiswa asal Biak di Asrama Biak Kota Jayapura, Sabtu ( 16/04).
Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian penting dari konstituen yang harus terus dilibatkan dalam proses pengawasan pembangunan di Papua.
“Kami selalu membangun komunikasi politik dengan konstituen, termasuk mahasiswa Biak yang sedang studi di Jayapura. Mereka harus dilibatkan dalam pengawasan Otsus karena selama ini pengawasannya lemah sehingga alokasi dana tidak berjalan sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama berbagai elemen masyarakat di Biak telah membentuk Forum Pengawasan Dana Otsus yang melibatkan pemuda, mahasiswa, masyarakat adat, media, dan NGO untuk mengawal implementasi program-program khusus Papua.
Menurut Musa, mahasiswa yang berada di luar daerah juga dapat berkontribusi melalui komunitas-komunitas mahasiswa yang ada untuk memastikan program pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat Papua.
Selain berdiskusi terkait pengawasan Otsus, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemutaran film dokumenter Pesta Babi, yang mengangkat persoalan pertanahan dan konflik pembangunan di Papua.
Ia mengatakan, persoalan tanah adat di Papua, khususnya di Biak, semakin kompleks karena adanya kepentingan investasi, pembangunan pemerintah, hingga kepentingan pertahanan negara yang sering kali berbenturan dengan hak masyarakat adat.
“Kita lihat banyak program yang berjalan tetapi masyarakat justru kehilangan tanah. Ada urusan dengan aparat keamanan, investor, dan berbagai kepentingan lain. Seharusnya semua pihak bisa berjalan bersama tanpa menghilangkan hak masyarakat adat,” katanya.
Musa menilai film yang diputar tersebut menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa agar memahami bahwa pembangunan harus dilakukan secara adil dan setara antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal.
Menurutnya, dalam konteks Otsus Papua, seluruh proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan lembaga-lembaga representatif seperti MRP dan DPR Papua.
“Atas nama PSN semua tidak bisa ditabrak begitu saja. Harus duduk bersama dan bicara baik-baik dengan masyarakat adat dan semua stakeholders,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa Papua adalah satu kesatuan. Ketika satu wilayah mengalami persoalan atau “dilukai”, maka masyarakat Papua di wilayah lain juga ikut merasakan dampaknya.
Selain kegiatan diskusi, Musa mengaku pihaknya juga rutin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan mahasiswa, mulai dari sembako hingga pelatihan keterampilan bagi kelompok ibu-ibu di kampung-kampung.
“Kami biasa membantu lewat pelatihan menjahit, memasak, dan keterampilan lain supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Musa Sombuk mengajak generasi muda Biak untuk menjaga tanah dan hutan adat sebagai warisan yang harus dirawat bersama.
“Kita hanya dititipkan untuk menjaga tanah ini dengan baik. Investor boleh masuk, pemerintah boleh bekerja, tetapi masyarakat adat juga harus tetap hidup dan dihargai hak-haknya. Semua harus berjalan seimbang,” pungkasnya.*
