JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada kepala daerah yang daerahnya akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 untuk segera mencairkan anggaran untuk KPUD, Bawaslu Daerah dan untuk pengamanan.
“Karena masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mencairkan anggaran,” beber Mendagri Tito saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Papua, Jumat (10/7).
Mendagri mengharapkan agar KPU, Bawaslu Daerah dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul-betul gerakannya maksimal.
“Untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran, dengan biaya. Oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera dipenuhi. Terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah. NPHD-nya segera cairkan,” seru Mendagri.
Oleh karenanya, Mendagri menekankan paling lambat Senin (13/7) anggaran Pilkada yang telah tertuang dalam NPHD harus dicairkan 100 persen. Untuk Papua kata Mendagri, pencairan anggaran yang sudah cukup lumayan baik hanya satu daerah yakni Kabupaten Merauke.
“Di sini yang tinggi 90 persen ke atas atau 90 persen untuk KPU maupun Bawaslu maupun pengamanan hanya satu yaitu Kabupaten Merauke. Artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan ini tidak bisa kerja,” katanya.
Sementara daerah lain seperti Yahukimo, sebut Mendagri, pencairan anggarannya belum optimal. Misalnya untuk Bawaslu setempat baru dicairkan 45 persen. Sementara untuk pengamanan, nol persen. Sementara yang lumayan tinggi adalah Kabupaten Supiori dan Boven Digoel. Namun daerah lain seperti Kabupaten Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan.
“Mudah-mudahan data saya salah, tolong dipenuhi. Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Yang memang perlu jadi perhatian kita adalah yang di Keerom, karena kalau dibayarkan semua dia akan minus Rp 1,4 miliar. Ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, syukur kalau nanti dari Pemprov membantu Rp 1,2 miliar lumayan,” ujarnya.
“Kemudian ini juga agak rawan, Yahukimo kalau dibayarkan saldonya ada Rp 50 miliar. Dia masih kekurangan Rp 22 miliar lebih. Kalau kita paksa gajinya tidak bisa dibayar. Okelah kita bertahap. Saya juga nanti sampaikan kepada Dirjen Bina Keuda (Keuangan Daerah), khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa kita dorong tambahan dari pusat, APBN. Anggaran-anggaran ini segera cairkan, kecuali tadi Keerom dan Yahukimo yang lainnya segera dicairkan kepada KPU dan Bawaslu supaya betul-betul bisa jalan,” sambungnya.(berti)
