Oleh : Elvano Gabriel
Mencari Jalan Tengah antara Pembangunan dan Ruang Hidup
Di banyak tempat di dunia, sejarah pembangunan selalu dimulai dengan sebuah kalimat yang terdengar mulia: membuka keterisolasian, meningkatkan ekonomi, membangun masa depan bangsa. Jalan dibuka, investasi masuk, proyek besar diumumkan, dan negara hadir membawa janji kemajuan.
Namun di balik bahasa pembangunan itu, sering ada masyarakat yang diam-diam bertanya: “Apakah kami masih punya tempat di masa depan yang sedang dibangun ini?”
Pertanyaan itu hari ini terasa sangat dekat dengan Papua Selatan. Papua Selatan sedang berada dalam perubahan besar. Jalan dibangun, investasi bergerak, proyek pangan
nasional masuk, dan wilayah yang selama puluhan tahun dianggap “tertinggal” kini dipandang sebagai frontier baru pembangunan Indonesia.
Dari sudut pandang negara, langkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pemerataan ekonomi, dan menghadirkan negara di wilayah yang selama ini minim infrastruktur.
Tetapi di sisi lain, bagi banyak masyarakat adat, perubahan yang datang begitu cepat juga menghadirkan kecemasan. Hutan yang selama ini menjadi ruang hidup mulai berubah. Dusun sagu, wilayah berburu, sungai, rawa, dan tanah marga perlahan masuk ke dalam bahasa baru: kawasan produksi, investasi, konsesi, dan proyek strategis nasional.
Di titik inilah Papua Selatan mulai memiliki gema yang mirip dengan kisah-kisah di berbagai belahan dunia.
Congo: Ketika Tanah Kaya Menjadi Arena Perebutan
Di Afrika Tengah, Democratic Republic of the Congo adalah salah satu wilayah paling kaya sumber daya dibumi. Negara itu memiliki hutan tropis luas, tambang kobalt, emas, tembaga, dan berbagai mineral penting bagi industri modern dunia.
Selama bertahun-tahun Congo menjadi arena perebutan kepentingan global. Hutan dibuka, tambang berkembang, investasi masuk, dan proyek pembangunan terus berjalan. Negara menjanjikan kemajuan ekonomi. Dunia membutuhkan mineral Congo untuk teknologi dan energi masa depan.
Namun di tengah semua itu, masyarakat adat di Congo seperti Batwa perlahan kehilangan ruang hidup mereka. Sebagian dipindahkan ketika kawasan hutan dijadikan taman nasional. Sebagian kehilangan akses terhadap wilayah berburu dan sumber pangan tradisional. Sebagian lagi tersingkir oleh ekspansi tambang dan pembalakan.
Yang menarik, masyarakat adat Congo sebenarnya tidak selalu menolak modernitas. Mereka juga membutuhkan pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi. Tetapi banyak dari mereka merasa perubahan terjadi tanpa benar-benar melibatkan suara mereka.
Konflik di Congo akhirnya bukan sekadar soal pembangunan melawan adat. Konflik itu menjadi soal siapa yang memiliki hak menentukan arah perubahan.Dan di situlah kisah Congo memberi pelajaran penting bagi Papua Selatan.
Papua Selatan dan Kecemasan Menjadi Tamu di Tanah Sendiri
Papua Selatan memiliki kekayaan ekologis dan budaya yang sangat besar. Hutan rawa, sungai, sagu, serta sistem marga dan wilayah adat membentuk relasi yang bukan sekadar ekonomi, tetapi juga identitas dan sejarah hidup.
Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan hanya aset. Tanah adalah: cerita leluhur, tempat asal-usul, ruang spiritual, sumber pangan, dan cara memahami dunia.Karena itu ketika perubahan datang terlalu cepat, kekhawatiran yang muncul bukan hanya kehilangan
lahan. Yang muncul adalah rasa takut kehilangan hubungan dengan diri sendiri.
Di banyak wilayah dunia, masyarakat adat sering menggambarkan situasi ini dengan perasaan yang sama: “Kami takut suatu hari menjadi tamu di tanah sendiri.”
Perasaan ini pernah muncul di Amazon Brasil ketika hutan dibuka untuk peternakan dan tambang. Perasaan yang sama muncul di Kalimantan ketika ekspansi sawit dan logging mengubah bentang hutan adat. Bahkan di Kanada Utara, masyarakat Inuit pernah mengalami kecemasan serupa ketika proyek energi dan modernisasi masuk ke wilayah tradisional mereka. Papua Selatan hari ini berada di persimpangan yang hampir sama.
Negara dan Dilema Pembangunan
Namun melihat persoalan ini secara jujur juga berarti memahami posisi negara.
Pemerintah menghadapi tekanan besar untuk: meningkatkan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memastikan Papua tidak terus tertinggal.
Dari sudut pandang negara, pembangunan bukan semata proyek ekonomi, tetapi juga bagian dari integrasi nasional dan pemerataan. Masalahnya, pembangunan sering bergerak dengan logika kecepatan dan target. Sementara masyarakat adat hidup dengan ritme yang berbeda: ritme musyawarah, relasi sosial, dan hubungan panjang dengan tanah.
Ketika dua ritme ini bertemu tanpa ruang dialog yang cukup, ketegangan mudah muncul.
Karena itu tantangan terbesar sebenarnya bukan memilih antara pembangunan atau masyarakat adat. Tantangan sesungguhnya adalah: bagaimana pembangunan dapat berjalan tanpa menghancurkan rasa memiliki masyarakat terhadap tanah dan masa depannya sendiri.
Pelajaran dari Masyarakat Adat Dunia
Di berbagai negara, banyak masyarakat adat akhirnya mencari jalan tengah. Masyarakat Māori di Selandia Baru memperjuangkan pengakuan hak budaya dan keterlibatan dalam
pengelolaan sumber daya. Masyarakat Inuit di Kanada memperoleh ruang pemerintahan sendiri di Nunavut. Komunitas adat di Amazon mulai menggunakan media, pemetaan wilayah, dan diplomasi internasional untuk mempertahankan hutan mereka.
Yang menarik, keberhasilan mereka bukan karena pembangunan berhenti total.
Sebaliknya, mereka berhasil ketika:masyarakat adat diakui sebagai subjek, negara membuka ruang konsultasi nyata, hak atas tanah diperjelas, dan masyarakat lokal ikut menentukan arah perubahan.
Di banyak tempat, pembangunan mulai bergeser dari pendekatan “membangun untuk masyarakat adat” menjadi “membangun bersama masyarakat adat.” Perubahan pendekatan ini sangat penting. Karena masyarakat adat bukan sekadar kelompok yang perlu dikasihani atau dilindungi. Mereka memiliki pengetahuan ekologis, sistem sosial, dan pengalaman menjaga lingkungan selama ratusan tahun.
Hari ini bahkan banyak penelitian dunia menunjukkan bahwa wilayah adat sering menjadi kawasan hutan yang paling terjaga.
Film, Narasi, dan Perebutan Makna Masa Depan
Di tengah perubahan besar seperti ini, film dokumenter dan narasi publik menjadi sangat penting. Karena yang diperebutkan sebenarnya bukan hanya tanah. Yang diperebutkan juga adalah cara orang memahami Papua.
Apakah Papua hanya dilihat sebagai: cadangan pangan, sumber investasi, wilayah kosong yang harus dibuka? Atau Papua dipahami sebagai: ruang hidup, rumah budaya, dan tempat masyarakat adat membangun masa depan dengan caranya sendiri?
Film memiliki kekuatan untuk menghadirkan manusia di balik statistik. Satu adegan tentang mama yang menjaga dusun sagu, anak muda yang bingung antara proyek dan kampung, atau tetua adat yang berbicara tentang tanah leluhur bisa membuka ruang empati yang tidak
selalu mampu dibuka oleh pidato politik. Namun film juga memiliki tanggung jawab.
Jika film hanya membangun kemarahan dan demonisasi, maka dialog akan semakin tertutup. Tetapi jika film mampu menghadirkan kompleksitas kecemasan masyarakat adat sekaligus dilema pembangunan negara, maka film dapat menjadi ruang percakapan yang lebih jujur.
Karena kenyataannya, sebagian besar masyarakat Papua tidak hidup dalam dunia hitam-putih. Mereka ingin: pendidikan, kesehatan, ekonomi yang lebih baik, tetapi juga ingin tetap menjadi diri mereka sendiri.
Mencari Jalan Tengah
Papua Selatan mungkin tidak bisa kembali menjadi Papua yang sama seperti puluhan tahun lalu. Perubahan sudah berjalan. Dunia modern sudah datang.
Tetapi sejarah dari Congo, Amazon, dan berbagai wilayah adat dunia menunjukkan satu hal penting: luka sosial menjadi sangat panjang ketika masyarakat merasa masa depannya ditentukan tanpa dirinya.
Karena itu pembangunan di Papua Selatan membutuhkan lebih dari sekadar alat berat dan investasi. Ia membutuhkan: kepercayaan, penghormatan, konsultasi yang bermakna, perlindungan ruang budaya, dan keberanian untuk mendengar suara lokal sebagai bagian dari arah pembangunan itu sendiri.
Jika tidak, maka pembangunan mungkin berhasil membangun jalan dan kawasan produksi, tetapi gagal membangun rasa memiliki dan keadilan sosial. Dan tanpa itu, konflik akan terus hidup di bawah permukaan.
Penutup
Kisah Papua Selatan sebenarnya bukan sekadar kisah tentang Papua. Ia adalah bagian dari pertanyaan global yang sedang dihadapi dunia modern: bagaimana manusia membangun masa depan tanpa menghancurkan komunitas yang paling lama menjaga tanah itu?
Congo memberi pelajaran tentang luka panjang ketika pembangunan berjalan tanpa keseimbangan sosial. Amazon menunjukkan bagaimana hutan bisa hilang ketika masyarakat adat kehilangan posisi tawar. Tetapi berbagai masyarakat adat dunia juga memberi harapan bahwa jalan tengah masih mungkin dibangun.
Jalan itu tidak lahir dari saling meniadakan. Bukan dari anggapan bahwa negara selalu salah atau masyarakat adat selalu anti perubahan. Jalan itu lahir ketika semua pihak mau menerima bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia, memori kolektif, dan hak sebuah komunitas untuk tetap merasa memiliki rumahnya sendiri. Dan mungkin di situlah masa depan Papua Selatan sedang dipertaruhkan.**
