WAMENA-Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Pegunungan Yanius Telenggen meminta seluruh jajarannya mendukung program kerja lima tahun ke depan.
“Kami ini baru di organisasi perangkat daerah atau OPD ini, sehingga seluruh pegawai di sini harus mendukung dan membantu dalam mensukseskan setiap program kerja ke depan,” kata Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Pegunungan Yanius Telenggen kepada media ini beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pada 12 Juni 2025 terjadi pemalangan oleh beberapa pegawainya sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap tindakan seperti ini jangan lagi terjadi, mari semua staf mendukung kami dalam menjalankan program kerja di OPD ini. Jangan ada kecemburuan atau iri hati karena kita bekerja untuk melayani masyarakat,” harapnya.
Yanius menegaskan bahwa yang menjadi persoalan adalah permintaan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Pegunungan.
“Kami mau tegaskan bahwa DPA itu sampai saat ini belum diambil karena masih dilakukan perbaikan. Ini yang mungkin terjadi kesalahan komunikasi, tetapi kami harapkan untuk semua harus bersatu dalam membantu mensukseskan 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan,” pintanya.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya memindahkan kantor ke lokasi baru guna mencegah tindak kejahatan pencurian yang kerap terjadi di kantor lama.
“Kami pindahkan kantor ke Potikelek semata-mata untuk mencegah tindak pencurian. Kami di bawah dan dinas pertanian di atas serta tidak ada pembobolan yang dilakukan, itu hanya pengecekan berapa jumlahnya beras, gula dan lain sebagainya,” terangnya menjelaksan terkait pemindahan kantor.
“Pengecekan itu kami lakukan karena pada saat serah terima jabatan mereka (pegawai) belum melaporkan kepada kami sebagai pimpinan baru. Pemeriksaan sudah selesai, tahun anggaran sudah selesai karena barang-barang itu dari tahun anggaran 2024,” tambahnya.
Ia menyampaikan urusan pergantian pimpinan atau kepala OPD itu berada di tangan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta sekretaris daerah atau sekda.
“Nama baik saya itu jauh lebih penting, sehingga kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan maka saya akan membawanya ke ranah hukum karena ini menyangkut nama baik,” tegasnya.
