JAYAPURA – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dr Yunus Wonda,MH mengatakan, pimpinan DPR Papua bersifat kolektif kolegial. Untuk itu, Yunus Wonda meminta agar surat DPR Papua yang ditujukan ke Presiden Ir H Joko Widodo tak usah diperdebatkan.
“Kita di lembaga DPRP tidak perlu berdebat. Intinya kita di lembaga para pimpinan DPRP, pimpinan fraksi melihat persoalan ini toh suratnya sudah kami kirim, undangan juga sudah jelas kami buat,” kata Yunus Wonda via ponselnya, Rabu (17/6).
“Sebagian besar pimpinan fraksi hadir dan semua tanda tangan, kecuali Fraksi NasDem dan Golkar,” timpalnya.
Hanya saja lanjut Yunus Wonda, di level pimpinan terjadi miss komunikasi. Sehingga pihaknya menyampaikan ke publik bahwa pimpinan di DPR Papua bersifat kolektif kolegial.
“Jadi semua pimpinan di DPRP itu milik rakyat,” ujarnya.
Dijelaskannya, apabila seorang pimpinan DPR Papua berbicara itu sudah mewakili lembaga DPR Papua.
“Sehingga saya mau sampaikan kepada rakyat, apa yang sudah disampaikan itu sudah dari lembaga DPRP. Jadi rakyat harus melihat itu bahwa kami DPRP ada untuk mereka,” tuturnya.
Menurutnya, jika rakyat menuntut agar seluruh pimpinan DPR Papua menandatangani surat ke Presiden Joko Widodo terkait tujuh tapol, terbentur waktu. Karena saat itu waktunya sangat mendesak.
“Kalau Ketua DPRP Jhony Banua Rouw atau Waket II Edoardus Kaize yang tandatangan, itu sama saja sudah mewakili kita semua selaku pimpinan di DPR,” terangnya.
“Karena ini hanya persoalan waktu dan mendesak. Jadi saya pikir hari ini tidak ada yang salah. Surat yang sudah kami bawa ke presiden atau Balikpapan itu atas nama lembaga DPRP,” sambungnya.
Yunus Wonda menambahkan, terkait dengan surat itu sudah jelas. Sebab sebelumnya telah dilakukan rapat Badan Musyawara (Banmus) dan fraksi.
“Jadi jangan semua mau beranggapan bahwa semua hal harus disampaikan kepada pimpinan fraksi. Disini peran lembaga dan fraksi, tetapi tidak semua harus dihubungkan ke ketua partai,” imbuhnya.
Ditambahkan, sebagai lembaga DPRP yang melekat dibenak anggota DPRP yakni melindungi rakyat Papua.
“Jadi saya mau sampaikan tidak perlu lagi berdebat menyangkut persoalan ini. Apa yang sudah kami sampaikan itu atas nama lembaga bukan atas nama pribadi,” pungkasnya.(nik)
