JAYAPURA-Guna mewujudkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat maka perlu meningkatkan koordinasi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Papua yang baru dapat menghimpun semua para bupati/wali kota agar sinkronisasi berjalan baik dalam program kerja baik dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Khusus), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Untuk itu harus ada optimis kerja sama, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten dalam pelaksanaan dana Otsus,” kata Wali Kota Benhur Tomi ama kepada wartawan, Rabu (7/4).
Menurutnya, di Papua ada juga hal-hal terkait pembangunan yang harus diselesaikan yaitu HAM. Karena di Papua ikut wilayah pemetaan karena ada tujuh (7) wilayah adat dengan budaya masing-masing.
“Artinya pemerintah pusat dan provinsi harus turun melakukan monitoring dan evaluasi tentang bagaimana pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2017 ini benar-benar terlaksanakan secara baik,” saran orang nomor satu di Port Numbay itu.(ber)
