JAYAPURA – Posisi jabatan Wakil Gubernur Papua sepeninggal almarhum Klemen Tinal masih belum terisi sampai saat ini, hal ini membuat pertanyaan besar bagi seluruh Rakyat Papua ada apa sebenarnya, hal tersebut disampaikan Koordinator Solidaritas Rakyat Papua Cinta NKRI Boas Assa Enoch.
Dalam realisenya ia mengatakan, di saat bersamaan lahir 3 DOB di Papua, jelas ini membutuhkan perhatian khusus, sementara Gubernur Papua sedang sakit dan sedang menghadapi proses hukum di KPK, jabatan Wakil Gubernur Papua pun dibiarkan kosong sampai saat ini, bagaimana Pemerintahan di Provinsi Papua bisa berjalan normal, efektif dan efisien sementara Gubernur sakit tidak maksimal dalam jalankan tugas sebagai gubernur otomatis harus ada wakil gubernur yang mendampingi dan bisa mewakili.
“Ini sesuatu yang aneh dalam pemerintahan dan tidak boleh dibiarkan seakan jadi hal yang lumrah dan baik-baik saja,” katanya, Senin (05/12) di Sentani.
Ia minta bapak Presiden agar memberikan perhatian khusus terkait hal ini, agar segera lantik Wakil Gubernur Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Kalau dibilang karena terhalang proses politik dari partai koalisi pendukung, sah sah saja hak partai pengusung, tapi jangan sampai hanya karena kepentingan politik kepentingan Rakyat Papua, Bangsa dan Negara jadi dikorbankan, kami sebagai rakyat Papua jangan dikorbankan, itu Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih Rakyat saat Pilkada. Suara pilihan rakyat dalam Demokrasi jangan disia-siakan nanti rakyat marah,” katanya.
Oleh karena itu Solidaritas Rakyat Papua Cinta NKRI akan mendesak Presiden turun tangan atasi dan segera lantik Wakil Gubernur Papua. Masa dari sekian banyak orang Papua tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur.
“Kami minta dukungan dari semua Rakyat Papua untuk meminta perhatian khusus dari presiden agar persoalan Wakil Gubernur Papua ini segera diatasi,” tegasnya.
Boas Assa Enoch yang juga seorang Ondofolo Sosiri, Waibhu Sentani mengajak semua elemen masyarakat Papua mari kita bergandeng tangan membangun Papua menjadi Tanah yang Damai agar Percepatan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Khusus dapat terwujud dengan kerjasama Pemerintah bersama Rakyat Papua. Kita semua punya peran dan tanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat Papua.
“Harus sinergi Pemerintah, Adat, Agama dan Kaum Perempuan semua harus bergandeng tangan termasuk Partai Politik juga harus pikirkan kepentingan rakyat Papua,” pungkasnya.**
