YAHUKIMO – Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, secara terbuka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Desakan ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola yang bersih, sekaligus membuka ruang penindakan hukum jika ditemukan praktik korupsi di lingkungan birokrasi.
“Kalau ada temuan korupsi, harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” kata Sekda dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jumat ( 27/03).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kegiatan penyerahan dua unit truk operasional oleh Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan, Kamis (26/03/2026).
Namun di balik penambahan aset daerah tersebut, perhatian serius juga diarahkan pada potensi penyalahgunaan dan lemahnya pengawasan yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Bupati Didimus Yahuli sendiri mengingatkan bahwa seluruh aset pemerintah tidak hanya menjadi alat pelayanan publik, tetapi juga objek pengawasan ketat. Bahkan, kendaraan operasional yang diserahkan telah dilengkapi dengan simbol pengawasan, termasuk logo Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Semua aset ini tercatat. Bukan hanya dana yang diperiksa, tapi juga aset. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau itu terjadi, pasti berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Satu unit truk akan digunakan untuk pengangkutan sampah guna mengatasi persoalan kebersihan kota, sementara satu unit lainnya diperuntukkan bagi distribusi beras kepada masyarakat.
Di sektor ketahanan pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Saskar Kenangalem mengakui masih adanya persoalan klasik dalam distribusi bantuan, termasuk berkurangnya volume beras sebelum sampai ke penerima.
“Ini yang mau kita benahi. Selama ini ada kebiasaan buruk di lapangan. Dengan armada sendiri, kami antar langsung ke titik kumpul agar tidak ada lagi beras yang hilang di tengah jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Elius Matuan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengoptimalkan armada baru tersebut dengan sistem kerja yang lebih terukur dan akuntabel.
Dorongan audit transparan oleh Sekda Yahukimo ini diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menjadi pintu masuk bagi pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan dan aset daerah, sekaligus menjawab tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.**
