MULIA – Salah seorang tokoh masyarakat Puncak Jaya Pipongele Tabuni merasa kecewa kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Polda Papua Tengah.
Ia menilai ada ketidakadilan di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang saat ini masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU RI.
“Tanggal 10 Maret 2025 sudah ada pernyataan dan perjanjian perdamaian, kedua belah pihak yaitu Paslon 01 (Yuni Wonda – Mus Kogoya) dan Paslon 02 (Miren Kogoya – Mendi Wonerengga) sepakat untuk menghentikan konflik di Puncak Jaya, sambil menunggu proses Pilkada yang sedang bergulir di MK dan KPU RI,” katanya, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Senin (24/03).
Dari tujuh poin kesepakatan, kata Pipongele, ada satu poin yaitu poin ke lima yang mengatakan, “Apabila setelah kesepakatan ini masih terjadi konflik atau tindakan kekerasan, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku pelanggaran”.
“Dan yang terjadi, setelah pernyataan dan perjanjian damai, ada pelanggaran tapi ada pembiaran tidak dikenakan sanksi, itu yang membuat kami kecewa,” tegasnya.
Pipongele menjelaskan, telah terjadi beberapa pelanggaran yang disinyalir dilakukan oleh tim Paslon 01, seperti pembakaran dua rumah di Puruleme, pembacokan kepada anggota Dandim 1714 hingga mengalami luka parah, tadi malam sekitar pukul 23.17 ada lagi pembakaran rumah di ujung bandara Mulai.
“Pembacokan kepada anggota Dandim 1714 ini terjadi didepan Posko Amanah Posko pemenangan paslon 01, pelakunya tim dari paslon 01 dan dia sudah mengakui, tapi sepertinya proses hukumnya berjalan lambat, padahal ini terjadi jelas-jelas disiang bolong,” katanya.
Dalam hal menangani masalah, ia berharap Kapolres Puncak Jaya dan Dandim Puncak Jaya tegas bertindak jangan pilih kasih.
Pipongele mengatakan, banyak yang bermain di pilkada kabupaten Puncak Jaya, karena pasti ada kepentingan didalamnya. Bahkan ia menilai Gubernur Papua Tengah dan Polda Papua Tengah tidak netral cenderung berpihak ke Paslon 01.
“Jangan karena tidak netral akhirna masyarakat Puncak Jaya jadi korban dari konflik Pilkada, ini yang harus diantisipasi. Jangan biarkan pilkada ini banyak memakan korban, harus diantisipasi dari sekarang,” katanya.
Ia berharap, proses sengketa Pilkada Puncak Jaya baik di MK maupun KPU RI bisa berjalan dengan lancar, agar kabupaten Puncak Jaya memiliki bupati dan wakil bupati devinitif dan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya pun berjalan.**
