WAMENA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD triwulan II dan II tahun 2025.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II dan II dilaksanakan selama dua hari sejak 30 Juni hingga 1 Juli 2025 dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
Pj Sekda Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena mengatakan monitoring meja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
“Kegiatan monitoring meja ini merupakan kegiatan penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan,” katanya saat membacakan sambutan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
Menurut dia, melalui monitoring meja ini akan dapat mengindentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan, serta mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Sebagai daerah yang memiliki potensi dan tantangan tersendiri, monitoring meja memiliki peran krusial dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya monitoring ini kami berharap dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan pelaksanaan program serta mengukur efektifitas dan efisiensi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan,” ujarnya.
Di tempat yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Papua Pegunungan Marthen Kogoya mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi itu dilakukan untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan.
“Monitong ini tujuannya untuk bagaimana kami memantau sejauh mana program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh setiap OPD atau dinas teknis yang ada. Dan juga untuk memantau pelaksanaan kegiatan maupun realisasi keuangan di masing-masing OPD,” katanya.
Dia menambahkan setelah pihaknya mengetahui pelaksanaan kegiatan program dan realiasi keuangan maka akan dilakukan pengukuran terhadap capaian kerja yang telah dilakukan oleh OPD.
“Ketika ada kegiatan dan capaian persentasenya masih kecil pasti kami dorong. Kenapa masalahnya sehingga belum direalisasi baik kegiatan maupun dananya belum terserap, apa masalahnya sehingga dapat mencari solusi jalan keluar bersama terhadap program kegiatan yang belum berjalan di OPD,” ujarnya.
