JAYAPURA – Wali kota Jayapura, Benhur Tommy Mano menyetujui dengan langkah pemerintah menyiapkan era normal yang baru atau new normal menghadapi wabah Virus Corona (Covid-19).
“ Karena kebijakan new normal ini sangat akomodatif, aspiratif, adaptif serta equal atau berimbang yang meliputi semua aspek kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan disiplin gaya hidup dan lain-lain,” tegas Mano kepada wartawan melalui release pers, Rabu malam (27/5)
Dijelaskannya, kebijakan new normal juga menjadi solusi terbaik saat ini, untuk penanganan penyebaran Covid-19 yang meningkat cukup tajam di Kota Jayapura.
“Tapi juga membangkitkan aktifitas masyarakat dalam mengerakan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Kebijakan New Normal akan berjalan tak hanya ditingkat penegakan disiplin atau law enforcement bagi yang melanggar namun yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat secara aktif, untuk mengikuti kebijakan new normal ini.
“Dalam kebijakan new normal semuanya sudah diatur. Baik protokoler kesehatan, pembatasan waktu kerja, disiplin, koordinasi dan sinergitas antar instansi, antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan instansi dengan stakeholder lainnya,”katanya.
Mano menekankan penerapan social distancing di tempat- tempat umum, tempat keramaian, tempat hiburan, pasar dan pusat perbelanjaan serta membatasi konsumen yang berbelanja pada pusat- pusat perbelanjaan, rumah makan, restoran dan lain-lain.
“Tempat tempat perbelanjaan, restoran,mall, dan toko toko wajib mengunakan thermogun(alat pengukur suhu), dan protokoler kesehatan covid-19 lainnya,” ujarnya mencontohkan.
Terkait dengan kesehatan, Mano mengungkapkan bahwa tenaga medis dan sarana dan prasarana medis akan disiapkan secara memadai.
Iapun menolak jika dikatakan sama jika Kebijakan New Normal adalah Herd Immunity. “Kebijakan new normal ini bukan atau berbeda dengan kekebalan kelompok (herd immunity) yang membiarkan orang bebas beraktivitas dan mengandalkan anti body masing -masing,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan new normal ini akan membangun koordinasi dan sinergitas antar instansi, antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan instansi, dengan stakeholder lainnya. ( Sindung)
