JAYAPURA- Ketua Fraksi Yahukimo Bangkit Okto Kambue menilai Bupati Yahukimo Didimus Yahuli lalai dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai kepala daerah.
Dikatakannya, banyak persoalan di Yahukimo yang tidak diselesaikan dengan baik, mulai dari bencana alam, gangguan keamanan hingga masalah perekonomian.
“Beberapa bulan ini bupati Yahukimo tidak ada ditempat, padahal banyak persoalan yang harus diselesaikan,” katanya, Sabtu (08/06).
Seperti bencana alam di beberapa distrik, di Distrik Soloikma, Distrik Heriapini dan Distrik Ubahak.
“Disitrik Soloikma korban yang meninggal satu keluarga empat orang, sejauh ini kami belum melihat pergerakan yang dilakukan oleh Pemda Yahukimo, terkait dengan bantuan bantuan kemanusiaan, tanggap darurat, justru yang bergerak dari organisasi pemuda, seperti KNPI, GAMKI,” ungkapnya.
Ia minta Bupati Yahukimo, melihat semua situasi dan kondisi yang terjadi di Yahukimo, seperti gangguan keamanan yang sering terjadi di Yahukimo.
“Kami berharap kepada TNI, Polri jangan jadikan Yahukimo sebagai daerah operasi militer, untuk menghindari itu kami minta bupati proaktif bersama-sama dengan pihak polisi dan TNI yang ada di Yahukimo menyelesaikan semua rentetan persoalan gangguan keamanan di Yahukimo,” ungkapnya.
Ia berharap, bupati sesegera mungkin ada di Yahukimo dan melakukan tugas sebagai kepala daerah.
“ Beberapa kali terjadi penembakan, seperti penembakan pesawat, pembunuhan hingga penyisiran, ini membuat masyarakat Yahukimo trauma,” katanya.
Diakuinya, masalah keamanan ini berdampak pada ekonomi masyarakat, banyak pedagang yang mengeluh karena dagangannya sepi pembeli, daya beli masyarakat turun, perputaran uang di ibukota Yahukimo di Dekai sangat sedikit sekali berbeda dengan beberapa waktu yang lalu.
“Contohnya dipasar mama-mama, mereka bawa datang sayur, ubi, betatas untuk dijual, tapi pembelinya tidak ada, padahal mereka butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan sekolah anak-anaknya,” katanya.
Menurut Okto, untuk memulihkan kondisi perekonomian di Yahukimo, perlu ada intervensi dari pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa diam melihat kondisi seperti ini, harus turun tangan,” tegasnya.
Persoalan lainnya, masalah desa kendati sudah ada putusan Mahkamah Agung tapi bupati enggan melaksanakan putusan tersebut, masalah ini pun harus segera diselesaikan.**
