JAYAPURA-Mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari PDI Perjuangan Korneles Yanuriang mengatakan masyarakat Kabupaten Jayapura sudah ‘muak’ dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang bersifat seremonial, pencitraan sementara rakyat lagi menderita.
“Ekonomi rakyat tidak dibangun, infrastruktur jalan dan jembatan rusak berat tidak dibangun, rumah masyarakat tidak dibangun, kebutuhan air bersih tidak dibangun, pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak diurus dengan baik,” tulis Korneles Yanuaring yang terkenal vokal dalam mengkritik pemerintah yang program maupun kebijakan yang tidak pro-rakyat sewaktu masih menjabat anggota DPRD Kabupaten Jayapura kepada Bintang Papua, Kamis (6/10).
Selain itu, kata Yanuaring, uang untuk masyarakat adat dianggarkan puluhan miliar tapi masyarakat adat tidak menikmati uang tersebut. Ia menambahkan belum lagi pemotongan Alokasi Dana Kampung (ADK) puluhan juta perkampung, sangat memprihatinkan.
“Saya hampir dua Minggu kaji APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2021/2022 rasanya mau menangis. Seolah-olah Kabupaten Jayapura tidak punya DPRD (sehingga) tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan,” mirisnya.
Secara tegas, ia menyampaikan bahwa aspirasi rakyat Bumi Kenambai Umbai tidak diperjuangkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.
“Saya tuliskan ini berdasarkan apa yg tertuang dalam APBD Kabupaten Jayapura tahun 2020, 2021 dan 2022 bukan asal ngomong. Kalau mau berdebat pakai data yang tertuang dalam dokumen APBD. saya yakin jika KPK masuk lebih dalam akan ada tersangka berjamaah,” ujarnya.
Dikatakan, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpihak kepada rakyat maka kemiskinan dan penderitaan akan terus ada.
“Kita diperhadapkan kepada dua pilihan jika berpihak kepada penguasa kita bungkam, jika kita berpihak kepada rakyat kita berani suarakan yang benar (sehingga) penderitaan dan angka kemiskinan di daerah ini dapat ditekan,” pungkasnya.(yek)
