WAMENA-Alumi Ikatan Mahasiswa Indonesia Irian Jaya (IMIIRJA) Sulawesi Utara (Sulut) se-Tanah Papua menggelar reuni akbar, seminar dan lokakarya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Dalam kegiatan itu tema yang diusung yakni satukan perspektif dan langkah strategis dalam percepatan kebijakan pembangunan daerah pada era otonomi khusus (otsus) jilid II berbasis kearifan lokal di atas Tanah Papua.
Sub tema yang diangkat menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan antara sesama alumni dari Sorong-Merauke, sekalipun dipisahkan oleh letak geografis dan administrasi pemerintah enam daerah otonomi baru (DOB) provinsi, namun tetap satu dalam keunikan dan keanekaragaman agama, budaya di atas Tanah Papua.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D Siep mengatakan kegiatan ini sangat luar biasa.
“Reuni bukan sekadar ajang temu kangen tetapi lebih dari itu momentum refleksi, konsolidasi dan kontribusi nyata dalam pembangunan tanah kelahiran yang kita cintai ini yaitu Tanah Papua,” katanya.
Dikatakan, pembangunan di Papua bukan sekadar urusan demografis pemerintah semata, melainkan langkah strategis dari seluruh komponen bangsa seperti putra-putri Papua yang telah menimba ilmu, pengalaman dan membentuk jejaring di luar tanah ini.
“Ini saatnya kembali dengan semangat membangun dari dalam hati, dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang selama ini telah menjadi pondasi nilai hidup orang Papua. Kita berada di era baru, otsus jilid II, banyak pelajaran yang telah kita petik dari pelaksanaan otsus jilid I termasuk berbagai tantangan meliputi ketimpangan, solusi, rendahnya harapan pembangunan, tumpang tindih kebijakan hingga belum maksimalnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, Papua Pegunungan sebagai salah satu DOB lahir bukan sekadar untuk pemekaran wilayah administratif, tapi menjadi semangat baru untuk menata kembali arah pembangunan yang berpihak, menyentuh hati rakyat dan menjawab harapan masyarakat asli Papua.
“Dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol yaitu berdaya saing, sinergis, inovatif, nyaman, aman dan berharga. Pentingnya kolaborasi diwujukan dalam tiga pilar umum pembangunan yaitu adat, agama dan pemerintah, maka kegiatan seminar ini menjadi dukungan penting sebagai wujud nyata kolaborasi kelompok intelektual Papua dalam memperkuat dukungan pada perspektif pembangunan holistik dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Panitia Reuni Akbar, Seminar dan Lokakarya IMIIRJA Sulut se-Tanah Papua Wim W Wanimbo mengatakan kegiatan ini merupakan reuni yang ketiga yang digelar oleh IMIIRJA Sulut se-Tanah Papua.
“Kami rasa reuni kali ini agak unik, tidak seperti reuni pertama dan kedua. Kami merasa bahwa reuni tidak hanya sekadar hura-hura, senang-senang, jauh-jauh datang hanya menghabiskan waktu, biaya. Tetapi kesempatan ini bisa kami gunakan untuk menggagas sesuatu melalui seminar dan lokakarya akan merumuskan beberapa hal penting terutama dalam program pembangunan di Tanah Papua sering kali mengalami banyaknya resistensi dari masyarakat karena merasa belum disentuh,” urainya.
“Kebijakan program pembangunan strategis dirasa tidak sesuai dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Itu mengapa di Papua dari gunung hingga pesisir pantai masih terkesan bermasalah karena ada sesuatu yang keliru, yang tidak melibatkan masyarakat kearifan lokal,” sambungnya.
Dengan begitu, lanjut dia, melalui reuni akbar ini pihaknya merupaya menggagas suatu konsep perubahan yang datang dari alumni IMIIRJA Sulut se-Tanah Papua yang berlatar belakang akademik, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Tanah Papua.
“Kami merasa ini kesempatan penting untuk bisa mengajak, sehingga tema yang digunakan adalah satukan perspektif dan langkah strategis dalam percepatan kebijakan pembangunan daerah pada era otonomo khusus (otsus) jilid II berbasis kearifan lokal di atas Tanah Papua,” ujarnya.
“Kami merasa otsus jilid I sudah berlalu dan bisa dilihat hasilnya seperti apa, maka dengan DOB yang baru, kami coba menggagas sesuatu yang memberikan rekomendasi, catatan, masukan kepada kajian-kajian akademik kami akan memberikan masukan kepada bupati, wali kota, gubernur se-Tanah Papua,” tambahnya.
Dia menegaskan wadah ini bukan organisasi politik, tetapi organisasi sosial terdiri dari orang-orang berlatar belakang akademisi, peneliti, legislatif, eksekutif baik di pusat maupun daerah yang dapat bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah di Tanah Papua untuk menjadi mitra kerja dalam percepatan pembangunan.
