JAYAPURA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dikabupaten-kabupaten, khususnya di pegunungan, disebut-sebut kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari para pengambil kebijakan setempat.
Alhasil upaya perekaman KTP elektronik yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu, belum dapat dirampungkan. Padahal seluruh bantuan sosial yang diperuntukan bagi seluruh warga Papua membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Yang saya tahu, selama ini para bupati kurang perhatikan kantor Dinas Dukcapil. Rendahnya perekaman salah satunya juga dipengaruhi kebijakan bupati. Makanya, harus ada perhatian dan dukungan penuh kepada Dinas Dukcapil setempat. Karena sekarang semua bantuan sosial, pendidikan maupun kesehatan berbasis elektronik,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk, Rabu (11/3) di Jayapura.
Artinya, jangan salahkan siapa-siapa kalau daerahnya tidak tercover bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah.
Meski demikian, Ribka memuji proses perekaman KTP elektronik di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya yang dinilainya sudah diatas 50 persen, meski memiliki topografi wilayah yang sulit.
“Kalau di Puncak Jaya dan Puncak, perekaman sudah bagus. Ini juga karena instansi terkait mendapat dukungan anggaran memadai,” ujarnya.
Memaksakan perekaman KTP elektronik hingga 100 persen, tambah dia, sangat sulit dilakukan. Apalagi setiap tahun ada penduduk yang bertambah maupun meninggal dunia.
Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong agar perekaman bisa tuntas hingga 90 persen.
“Kita tetap mendorong perekaman bisa tuntas mungkin antara 70, 80 atau 90 persen. Tapi sekali lagi butuh kebijakan pimpinan daerah, untuk mendukung anggaran,”katanya.
Sebab, intinya Papua khususnya di gunung punya biaya tinggi. Sehingga kalau bupati tidak kasih perhatian penganggaran kepada kantor Dukcapil setempat, ya segitulah yang dia akan dapat sesuai dengan hasil perekaman KTP. (Berti)
Dinas Dukcapil di Pegunungan Kurang Mendapatkan Perhatian
