JAYAPURA–Pro kontra yang masih berlangsung atas wacana pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua, ditanggapi serius oleh tokoh masyarakat (Tomas) dan tokoh adat (Todat) Pegunungan Tengah Papua. Mereka berprinsip bahwa pembangunan di Tanah Papua ke depan harus lebih baik.
Ketua P2MA-PTP Marthen Omaleng menegaskan kesejahteraan masyarakat Papua harus diperhatikan apabila provinsi baru, misalnya Papua Tengah tetap disahkan.
“Karena tujuan pemekaran itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan nanti pemekaran Provinsi ini dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan mereka,” singkat Omaleng kepada wartawan di Jayapura, Rabu (24/3).
Paskalis Netep selaku Tokoh Adat Selatan Papua menyatakan seluruh masyarakat di wilayah adatnya sudah siap menyambut pemekaran wilayah.
“Waktu saya di Boven Digoel itu mereka datang antar aspirasi penolakan namun saya pelajari beberapa hal. Saya dalami dan pelajari poin-poin permasalahan, salah satunya itu 9 perusahaan Tujuh Menara, maka itu kami hentikan,” kata Paskalis.
Menurutnya, para tokoh adat di wilayah Selatan Papua sudah setuju untuk pemekaran tetap dilaksanakan. Pihaknya pun mendorong agar proses pemekaran cepat dilaksanakan.
“Selama saya di Merauke dan Boven Digoel, tokoh-tokoh adat setuju bahwa pemekaran tetap berjalan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray mengatakan cepat atau lambat, pro kontra soal pemekaran wilayah Papua akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.
Ia mencontohkan kasus jabatan Sekda Papua yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat, khusunya kekecewaan pejabat yang ditunjuk sebagai penjabat terhadap Sekda definitif. Terakhir, polemik ini selesai dengan damai pasca Pemerintah Pusat melantik Dance Julian Flassy.
“Saya kira Mendagri mengerti dan mengetahui soal watak orang Papua. Kalau kita bersuara, mereka anggap kita pro-kontra pemerintah pusat. Mereka soroti kejadian di Papua,” kata Ferdinand.
Menurutnya, ada dua sisi dalam wacana pemekaran wilayah di Papua. Pertama, soal pembangunan.
“Para pejabat setelah menjabat, mereka berpikir apakah bisa menetap di daerah tersebut atau pulang ke kampungnya tetapi tidak membangun. Lalu mulai lakukan pengumpulan massa untuk Pilkada atau Pilgub ke depan,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Ferdinan, perhatian masyarakat secara tidak langsung tertuju pada sentralisasi.
“Saya sempat ikuti pemberitaan media terkait permintaan presiden bahwa Otsus harus dievaluasi total. Entah dievaluasi lanjut atau tidak. Jika lanjut, maka total dana dan hasil pembangunan harus dibagi baik di seluruh Papua,”katanya.(tmb)
