WAMENA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mendorong kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Papua, Papua Barat dan Maluku guna mengoptimalkan sumber perpajakan di daerah setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Pegunungan Noak Tabo di Wamena mengatakan langkah kerja sama merupakan terobosan baru untuk memperkuat potensi sumber-sumber perpajakan di daerah ini.
“Kami sadari sumber perpajakan kami selama daerah ini berdiri sangat minim atau tidak ada. Maka melalui program 100 hari kerja bapak gubernur dan wakil gubernur langkah kerja sama diambil supaya potensi-potensi perpajakan di Papua Pegunungan dapat dikelola dengan baik,” katanya kepada wartawan di Wamena, Selasa (8/7) 2025.
Menurutnya, dengan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pemprov Papua Pegunungan dengan DJP Papua, Papua Barat dan Maluku maka ada semacam pendampingan sehingga dalam pengaplikasian di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Provinsi baru sehingga membutuhkan pendampingan dalam masalah keuangan dalam konteks yang lebih luas. Apalagi potensi perpajakan di Papua Pegunungan sangat besar, harus dikelola dengan baik dengan mengacu terhadap semua aturan maka pendampingan perlu dilakukan,” jelasnya.
Ia menjelaskan pemungutan sumber-sumber perpajakan sangat perlu dilakukan dalam membantu meningkatkan sumber pendapatan negara maupun sumber pendapatan asli daerah atau PAD.
“PAD yang nantinya kita peroleh itu akan digunakan dalam setiap pembangunan di Papua Pegunungan, serta pendapatan sumber pajak untuk negara harus juga dilakukan secara optimal karena akan kembali ke daerah berupaya dana transfer dan lain-lain,” katanya.
Noak menambahkan perjanjian kerja sama dengan DJP Papua, Papua Barat dan Maluku tujuan utamanya adalah meningkatkan PAD yang bersumber dari sektor perpajakan.
“Bapak gubernur memang sangat serius masalah ini, sehingga sebagai OPD teknis akan bekerja secara optimal supaya PAD tahun ini bisa diperoleh melalui sumber pajak baik di Jayawijaya maupunn tujuh kabupaten lain Papua Pegunungan,” tutupnya.
