JAYAPURA- Dalam menempatkan pejabat di jajaran pemerintahan di provinsi Papua Pegunungan, harus adil dan ada pemerataan dengan melibatkan suku-suku di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPR Papua yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Yosia Busup.
Dikatakannya, hal ini perlu dilakukan karena negara menghadirkan pemekaran untuk mensejahterakan orang asli Papua, oleh karena itu perlu ada keterwakilan suku-suku di jajaran pejabat Papua Pegunungan.
“Dari 172 pejabat yang dilantik, banyak suku dari Papua Pegunungan yang belum diakomodir, ini sangat di sayangkan,” katanya, Rabu (19/01) di Jayapura.
Ia berharap pelantikan eselon II dan IV bisa mengakomodir suku-suku yang ada 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan supaya keadilan bisa dirasakan langsung oleh setiap perwakilan suku, terutama tolong perhatikan suku-suku minoritas serta sub suku.
“Jadi tolong ditinjau kembali karena membangun daerah harus memulai dengan merangkul semuanya, jangan ada gep-gepan,” ujarnya.
Kita harus membangun negeri ini sendiri, katanya, karena pasti ada masyarakat yang belum menikmati pembangunan yang sesungguhnya, mohon ini menjadi perhatian, terutama untuk daerah yang masih terisolasi, terpinggirkan, termiskin dan yang terbelakang.
“Secara pribadi saya mengapresiasi pejabat yang dilantik lebih dominan orang asli Papua,” katanya.**
