JAYAPURA– Kecewa dengan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura, Aliansi Masyarakat Konsumen Air (AMKA) PDAM akan menggelar aksi demo damai di DPRD Kota Jayapura Kamis (27/02).
Koordinator demo Panji Agung Mangkunegoro mengatakan, sudah lima bulan air dari PDAM tidak mengalir, kalau pun ngalir airnya kecil dan hanya beberapa jam saja.
“Bulan November 2019 yang lalu, Dirut PDAM mengatakan, kebutuhan air untuk natal mencukupi, padahal kenyataannya, akhir tahun air tidak mengalir,” katanya.
Tidak mengalirnya air PDAM, lanjutnya, sangat berdampak langsung kepada masyarakat, terutama pelanggan yang tinggal di daerah ketinggian atau pegunungan, seperti daerah Dok dan Perumnas 3.
“Karena air tidak mengalir, terpaksa harus membeli air galon, sehari minimal harus mengeluarkan uang Rp. 30 ribu, nanti awal bulan bayar lagi ke PDAM Rp. 300 ribu, tidak berubah walaupun air ngalirnya kecil dan hanya sebentar,” katanya.
Bagi yang tinggal di dataran rendah, lanjutnya, mungkin bisa diatasi dengan memasang pompa air, sementara di ketinggian tidak bisa, inilah yang harus menjadi prioritas PDAM.
“Kami minta kepada PDAM, kompensasi yang jelas akibat 5 bulan air tidak ngalir, kendati ngalir airnya kecil dan hanya sebentar, karena ngalir kecil otomatis meterannya jalan,” ungkapnya.
Pencatatan meteranpun, lanjutnya, harus betul-betul jangan sampai masyarakat dirugikan.
“Ini masukan dari kami, solusi untuk masalah air ini salah satunya harus menggunakan teknologi industri pengolahan air danau dan laut menjadi air bersih di setiap distrik,” katanya.
Lalu bangun bak-bak sentral di lima distrik. PDAM lanjutnya, harus memaksimalkan sosialisasi dan bekerja sama dengan semua pihak, kalau PDAM tidak mampu, gandeng swasta. Karena diluar Papua, penduduknya padat dan tidak punya debit air tinggi, tapi mereka bisa mengelola air danau menjadi air layak konsumsi.
“PDAM juga harus menertibkan pipa-pipa liar, penertiban mesin Dub, penyedotan ke pipa PDAM di daerah yang tidak ada sumur bor nya, juga pengecekan meter air oleh petugas, dengan cara manual berpotensi kesalahan penulisan yang merugikan konsumen,” terangnya.
Dan yang tak kalah penting, harus ada reformasi, manajemen, perusahaan dan reformasi teknologi pengelolaan air dan sistem informasi manajamen perusahaan PDAM.
Bagi produsen pengolahan air, digitalisasi dapat meningkatkan kompetensi. Sedangkan dari
sisi hilir, informasi kepuasan pelanggan dapat menjadi basis peningkatan kualitas layanan kedepan. Juga website akses publik mengenai informasi pelanggan berupa aplikasi android.
Michele Kurisi aktivis perempuan dan anak, mengatakan, yang korban tidak mengalirnya air PDAM adalah perempuan dan anak, ia mencontohkan di daerahnya, di Dok 9 dirumah pantai, untuk memenuhi kebutuhan air bersih perempuan Papua hampir setiap hari mencari dari dari satu sumur ke sumur lain dengan membawa lima jerigen 10 liter, jika di sumur tidak ada air terpaksa para perempuan dan anak ini membawa pakaian kotor mereka ke kali.
“Tapi di Dok 5 seperti tidak pernah kekurangan air, air lancar, mungkin daerah ini yang tinggalnya para pejabat, coba lihat yang di Dok 9, Pasir 2 juga Pasir 6 disana ada masyarakat yang tinggal, untuk mendapatkan air bersih mereka naik turun gunung sekitar 2 jam perjalanan dengan membawa ember,” katanya.
Vivaldi Aronggear warga Perumnas 2 mengatakan, PDAM selalu beralasan ada perbaikan, perbaikannya dimana tidak jelas.
” Kalau ada perbaikan, perbaikannya di kali yang mana, kami lahir dan besar di Waena jadi kali-kali disekitar Waena kami tahu. Kalau air tidak mengalir informasikan yang jelas, jangan hanya datang tagih dan main segel saja,” katanya.
Paul Ohee Ketua Pemuda Tabi Papua, mengatakan, minimnya distrubisi air bersih jelas ini sebuah persoalan yang besar, baik itu PDAM maupun lingkungan disekitar. “Harapannya semoga PDAM segera mencari solusi terbaik guna mengatasi permasalahan ini, agar aktivitas masyarakat berjalan dengan baik,” katanya.
Juga kepada masyarakat hak ulayat wilayah Tabi, agar tetap menjaga lingkungan dan hutan, dengan demikian debit air tetap terjaga.
Senada dengan Oktaf Gombo Sekretaris Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FFPD) Papua, masalah ini masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. **
