JAYAPURA– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua kembali menggelar rapat pengurus harian, guna persiapan verifikasi factual (verfac) partai.
Ketua DPW PAN Papua Sinut Busup mengatakan, rapat kali ini membahas tiga agenda, yaitu proses verifikasi partai internal pengurus DPW PAN Papua, konsolidasi internal partai (DPD dan DPC) juga hal lain yang dianggap penting.
“Ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya masalah DPD PAN Supiori, dimana Ketua DPD PAN Supiori susah dihubungi padahal ini untuk koordinasi,” katanya, Rabu (25/05) di Horison Kotaraja.
Menurutnya, pengurus DPD PAN Supiori sudah bersurat ke DPW PAN Papua, minta pertimbangan dan mencari solusi.
“Kami sudah memberi kesempatan yang cukup panjang, tapi tidak direspon jadi kami tunggu sampai tanggal 28 Mei, dimana tanggal 28 Mei DPW PAN akan menggelar rapat koordinasi dengan 29 DPD PAN se Papua,” katanya.
Selain itu, di Yalimo selama tiga tahun kursi pimpinan di DPR kosong, yang awalnya dijabat oleh Ketua DPD PAN Yalimo Nahum Mabel, karena mencalonkan wakil bupati ia mengundurkan diri dan sampai sekarang belum ada penggantinya.
“Di Pegunungan Bintang, Partai Amanat Nasional merupakan partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih, baru-baru ini wakil bupatinya meninggal dan hingga saat ini belum ada pengganti, oleh karena itu kami berharap mereka bersurat ke DPW PAN sebagai partai pengusung,” katanya.
Semua persoalan itu, lanjutnya, akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama 29 DPD PAN se Papua, dan akan menjadi laporan DPW PAN Papua ke DPP PAN.
Sekretaris DPW PAN Papua Yulianus Rumbairusy menambahkan, untuk verifikasi partai, ia belum bisa memberikan presentasi berapa persen persiapan DPW PAN Papua menghadapi verifikasi partai, yang pasti semua DPD PAN se Papua sudah bekerja dan sudah mempersiapkan proses verifikasi.
“Untuk presentasi kita masih menunggu hasil rapat koordinasi dengan DPD-DPD, yang pasti semua sudah bekerja,” katanya.
Terkait dengan harus terpenuhinya 30 persen quota perempuan, ditanggapi Feryana Wakerwa, anggota DPR Papua dari fraksi PAN.
Ia mengatakan 30 persen quota perempuan, diharapkan jangan hanya untuk memenuhi persyaratan adminitrasi saja tetapi harus direalisasikan dalam pemilu legislative 2024.
“Quota perempuan jangan hanya pelengkap administrasi saja, agar perempuan juga bisa terlibat di ruang public, keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu akan berpengaruh pada kebijakan yang akan menguntungkan perempuan,” katanya.
Diakuinya,memang laki-laki akan bicara soal kepentingan perempuan, tapi akan jauh lebih bagus kalau perempuan yang bicara sendiri untuk perempuan.
“PAN sudah berhasil di legislative ada keterwakilan perempuan, mudah-mudahan kedepan ada penambahan bukan hanya saya saja yang duduk dilegislatif,” katanya.
