JAYAPURA – Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Dr Yunus Wonda,MH menegaskan, untuk biaya pemeliharaan venue PON yang telah rampung dikerjakan menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota yang mengerjakan proyek tersebut.
“Jadi sekarang kalau berbicara bagaimana dengan biaya perawatan venue, kami PB PON tidak bisa berkomentar. Karena masih ranahnya pemerintah. Kalau bicara kesiapan barulah itu ranahnya kami PB PON,” kata Yunus Wonda, Selasa (12/5)
Yunus mengatakan, sejumlah venue yang telah rampung dikerjakan belum diserahkan ke PB PON XX. Sehingga pihaknya tidak bisa berkomentar banyak soal biaya perawatannya hingga pelaksanaan PON XX pada September 2021 mendatang.
“Sekali lagi itu bukan ranah kami,” tegasnya singkat.
Kendati demikian lanjut Yunus Wonda, jika seluruh venue yang sedang dalam proses pengerjaan di empat cluster telah rampung, pihaknya akan melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“MoU yang dimaksud itu adalah kesepakatan penggunaan venue tersebut. Jadi nanti mereka serahkan venue tersebut ke PB PON untuk digunakan menggelar pertandingan,” ujarnya.
Ditambahkan, jika perhelatan PON XX Papua telah selesai, secara otomatis pihaknya akan mengembalikan venue yang diserahkan itu ke pemerintah termasuk TNI/polri.
Sekadar diketahui, venue PON XX Papua yang telah rampung dikerjakan yakni Stadion Papua Bangkit dan beberapa venue yang ada di Kota Timika.(nik)
