Pemkab Harap Pemuda Jayawijaya Bersatu Dalam Wadah KNPI

0
Plt Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jayawijaya Amos Asso diwawancarai ANTARA di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan terkait dualism kepemimpinan KNPI di daerah setempat.

WAMENA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol setempat mengharapkan pemuda daerah ini bersatu dalam sebuah wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) guna mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah lima tahun ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jayawijaya Amos Asso mengatakan pemuda di daerah ini untuk terus bersatu dalam membantu percepatan pembangunan di daerah ini.

“Kami dari pemerintah telah memutuskan untuk mengakui dan mendukung KNPI yang dipimpin oleh pak Yusup Huby sebagai karateker (KNPI) sesuai petunjuk dari pimpinan. KNPI adalah wadah yang besar dalam menyatukan pemuda Indonesia di daerah ini,” katanya Minggu (23/11) 2025.

Menurut dia, sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD teknis maka harus mengambil langkah tegas dalam menyikapi permasalahan dualisme kepemimpinan KNPI di Kabupaten Jayawijaya.

“Kami pemerintah harus berdiri di tengah dan mengambil langkah tegas, supaya pemuda di Kabupaten Jayawijaya dapat terus bersatu dan kompak dan tidak terjadi perpecahan. Pemuda Kabupaten Jayawijaya yang kuat merupakan salah satu tolak ukur pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan dukungan terhadap KNPI Kabupaten Jayawijaya pimpinan karateker Yusup Huby sejalan dengan kepengurusan KNPI Papua Pegunungan kepengurusan Kalvin Penggu yang beberapa waktu telah terpilih sebagai ketua dalam musyawarah daerah (musda).

“Kami juga berharap pak Yusup Huby dapat segera melaksanakan musda supaya terpilih kepengurusan KNPI Kabupaten Jayawijaya yang baru. KNPI merupakan mitra pemerintah yang kiprahnya sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pemuda di berbagai sektor di daerah ini,” katanya.

Dia menambahkan hal utama yang harus ditaati adalah setiap dukungan anggaran dari pemerintah daerah wajib hukumnya untuk memberikan laporan pertanggung jawaban atau LPJ.

“Kepengurusan KNPI yang lalu tidak mambuat LPJ sehingga ini menjadi catatan kami pemerintah. Kami harap kepengurusan KNPI ke depan supaya dapat membuat LPJ setiap dukungan anggaran yang diberikan dalam bentuk apapun,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini