JAYAPURA– Dalam rangka mempersiapkan verifikasi faktual (Verfak) partai yang diagendakan Agustus 2022 mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua, Kamis (12/05) menggelar rapat harian pimpinan DPW PAN Papua, dengan agenda proses verifikasi partai internal PAN, dan hal-hal lain yang dianggap penting.
Ketua DPW PAN Papua Sinut Busup mengatakan, rapat ini digelar sesuai dengan instruksi DPP PAN, bahwa tanggal 31 Mei merupakan batas akhir dari pengumpulan dan pelaporan berkas persyaratan verifikasi factual partai untuk semua 34 DPW se Indonesia.
“Karena waktunya semakin dekat, jadi kami juga ingin mengetahui sudah sejauh mana persiapan 29 DPD untuk verifikasi factual partai,” katanya.
Diakuinya, terungkap dalam rapat, selain ada DPD yang prosesnya sudah 90 persen siap di verifikasi ada juga yang masih 50 persen.
“Salah satu persyaratan verifikasi ini harus memenuhi 30 persen kuota perempuan, ini masih ada DPD yang kuota perempuannya kurang, jadi harus direvisi lagi,” katanya.
Selain itu lanjutnya, masalah Kartu Tanda Anggota (KTA) yang menggunakan sistem aplikasi SimPAN, ini harus menggunakan KTP Elektronik, sementara masih ada yang menggunakan KTP manual bukan elektronik, ini juga yang masalah.
“Jadi kami himbau ke DPD-DPD untuk segera melengkapi semua persyaratan, kami kasih waktu sampai tanggal 22 Mei karena tanggal 31 Mei, DPW akan melaporkan ke DPP,” katanya.
Berkas verifikasi ini diakui Ketua DPW PAN yang juga Ketua Fraksi PAN DPR Papua, akan menjadi bahan laporan di Rakernas DPP PAN Juni mendatang.
Hal serupa diungkapnya Sekretaris DPW PAN Papua Yulianus Rumbairusy, rapat yang digelar kali ini semuanya berkaitan dengan verifikasi factual partai.
“Ada beberapa SK pengurus yang harus di revisi, karena ada yang sudah pindah partai, lolos PNS, meninggal dunia dan ada juga yang mengundurkan diri,” katanya.
Merevisi SK, lanjutnya, ada prosesnya tidak bisa langsung ke DPP, harus ada rekomendasi dari DPW setelah itu DPP menerbitkan SK revisi.
“Tentunya kita harus melihat dulu, kenapa perlu direvisi apa alasannya, siapa yang mau diganti dan penggantinya siapa, jadi semua persyaratan harus dipenuhi jadi tidak asal ganti saja,” katanya.
Selain itu lanjutnya, pertemuan ini pun dalam rangka menggelorakan suasana kepartaian, pengurus DPW tidak vakum, tetap bergerak bekerjasama dan bergandengan tangan dengan pengurus lainnya, saling koordinasidan berbagi informasi. **
