JAYAPURA – Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Papua Mesakh Mirin, meminta Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi penyerapan anggaran APBN untuk bidang kesehatan di Kabupaten Yahukimo Papua.
Menurutnya Tahun Anggaran 2021 dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas untuk non fisik yang dikucurkan untuk Kabupaten Yahukimo totalnya kurang lebih Rp 53 miliar, sementara untuk fisik Rp 36 miliar.
Dalam hal ini Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten yang menerima kucuran dana BOK yang besaran nilainya paling tinggi di Papua.
“Sebagai anak Yahukimo, kami dorong program peningkatan kesehatan di Yahukimo, sejalan dengan visi dan misi Bupati Yahukimo Didimus Yahuli SH, ” katanya saat dihubungi via ponselnya, Senin (15/11).
Untuk tahun anggran 2021, ada tiga puskesmas yang pembangunan fisiknya sudah dialokasikan dari APBN, yaitu Puskesmas di jalan gunung, Puskesmas Alfani di Seradala dan Puskesmas Amuma.
“Dari tiga puskesmas tersebut, satu puskesmas yaitu puskesmas Alfani Seradala minta addemdum dua, padahal kontrak sudah dilakukan Agustus yang lalu,” katanya.
Addendum bisa dilakukan, lanjutnya, jika keadaan darurat, karena harus dilihat dulu tipologinya seperti apa, luas bangunannya dan faktor lainnya.
“Kami menilai addendum dua tidak bisa dilakukan, jadi harus kembali pada kontrak semula, ini kan kewenangan pusat karena sumber anggarannya dari APBN bukan dari APBD, yang menjadi kewenangan daerah, jadi ikut aturan saja,” katanya.
Kalau minta untuk addendum dua, lanjutnya, itu tidak boleh main-main, kecuali dalam program itu ada krosmayor atau pertimbangan lain, kenapa ada perubahan kontrak.
“Oleh karena, Kementrian Kesehatan harus segera melihat hal ini, terutama harus kontrol penggunaan anggaran untuk 30 puskesmas yang besaran anggarannya Rp 42 miliar,” ungkapnya.
Diakuinya, perpuskesmas dianggarkan Rp 1 miliar, estimasinya seperti itu, tapi sampai hari ini ia baru dengar hanya berapa puskesmas saja yang dialokasikan.**
